Home / Berita / Daerah / Kisruh Pengelolaan Sampah, Yusril: Ahok Enggak Paham

Kisruh Pengelolaan Sampah, Yusril: Ahok Enggak Paham

Pengacara PT Godang Tua Jaya, Yusril Ihza Mahendra. (detikcom)
Pengacara PT Godang Tua Jaya, Yusril Ihza Mahendra. (detikcom)

dakwatuna.com – Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) dinilai tidak memahami isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak Pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya. Demikian disampaikan  Kuasa hukum PT Godang Tua Jaya, Yusril Ihza Mahendra.

“Kesan saya pak Ahok tak memahami isi perjanjian, dan tak memahami kenyataan dilapangan. Seperti hari ini, pak Ahok bilang suruh angkat semua fasilitas PT Godang Tua Jaya karena ada dilahan DKI. Entar dulu, itu lahan milik DKI itu yang 108 hektar yang dijadikan tempat penampungan sampah, sedangkan yang 30 hektar punya Godang Tua Jaya,” ujar Yusril dikantornya, Kasablanka Tower 88, Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip dari okezone.com, Kamis (12/11/15).

Yusril juga menjelaskan, bahwa seluruh fasilitas milik PT Godang Tua Jaya yang akan diangkut bukan berada dilahan milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga dirinya menilai Pemprov DKI tidak mempunyai hak untuk mengangkut seluruh fasilitas milik PT Godang Tua Jaya.

“Seluruh fasilitas pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi kompos itu bukan dilahan milik Pemprov DKI Jakarta. Menurut perjanjian kalau pihak Pemprov DKI Jakarta memutus kontrak secara sepihak, maka harus ganti rugi senilai Rp379 miliar,” paparnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa lahan milik PT Godang Tua Jaya adalah secara sah hasil Investasi kerjasama antara PT Godang Tua Jaya dengan PT Navigat Organic Indonesia (NOI) Joint Operation.

“Lahan ini bukan menang tender pengadaan barang dan jasa, bukan menang tender APBD, ini investasi kerjasama antara PT Godang Tua dengan PT Navigat Organic,” pungkasnya.

Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan melanjutkan kontrak kerja sama dengan pengelola TPST Bantar Gebang PT Godang Tua Jaya (GTJ). Kerja sama akan berakhir pada Januari 2016.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan, dana pengelola sampah (tipping fee) yang biasa diberikan sudah tidak lagi dialokasikan pada APBD 2016. Keputusan ini dinilai paling tepat karena bila diteruskan akan merugikan Pemprov DKI.

“APBD tahun 2016 sudah tidak ada tipping fee. Jadi kita menyelesaikan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya. Saya rasa ini keputusan terbaik,” kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2015), dikutip dari liputan6com.

Kerugian yang dialami oleh Jakarta tidak sedikit. Pada evaluasi BPK 2013 disebutkan pemerintah rugi Rp 182 miliar dalam mengelola sampah di Bantar Gebang. Begitu juga dengan laporan 2014, BPK menilai pemerintah telah merugi sekitar Rp 400 miliar.

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Rekonsiliasi Tidak Gratis, Israel Jamin Keamanan Arab Terhadap Ancaman Iran

Figure
Organization