
dakwatuna.com – Suriah. Kantor berita Reuters menyebutkan pihak mendapatkan draf usulan rekonsiliasi Suriah yang diajukan Rusia yang disepakati rezim Bashar Al-Asad dan kelompok-kelompok perlawanan oposisi.
Sebagaimana dikutip Islam Memo (11/11/2015), kedua kelompok yang bertikai di Suriah menyepakati adanya masa peralihan kekuasaan selama 18 bulan, yang dilanjutkan dengan percepatan pemilihan presiden.
Rusia disebutkan telah menyiapkan 8 (delapan) poin kesepakatan perdamaian sebelum putaran kedua pertemuan internasional di Wina, Austria, minggu ini membahas permasalahan Suriah.
Di antara poin kesepakatan yang diajukan Rusia itu adalah bahwa pihak-pihak yang bertikai di Suriah harus menyetujui beberapa tahapan rekonsiliasi yang akan diawasi PBB. Rusia menjanjikan Bashar Al-Asad tidak akan memimpin upaya perubahan Konstitusi karena akan dipimpin oleh tokoh yang disepakati semua pihak.
Poin lain yang diajukan adalah seluruh pihak harus sepakat untuk menghalangi kelompok teroris menjadi penguasa di Suriah, menjamin kedaulatan Suriah, dan menjamin bentuk Suriah sebagain negara sekuler dan demokratis.
Rusia juga mensyaratkan kelompok oposisi di Suriah untuk bersatu dan mengutus delegasi yang disepakati bersama dalam proses perdamaian dan transisi politik negara itu. (rem/dakwatuna)
Redaktur: Rio Erismen
Beri Nilai: