Topic
Home / Berita / Daerah / Rubah Pergub Demo, DPRD DKI: Pergub ini koyo opo? Ngatur apa? Larangannya enggak ada, sanksinya enggak ada

Rubah Pergub Demo, DPRD DKI: Pergub ini koyo opo? Ngatur apa? Larangannya enggak ada, sanksinya enggak ada

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/10/2015). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait setahun kinerja pemerintah. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/10/2015). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait setahun kinerja pemerintah. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

dakwatuna.com – Jakarta.  Setelah menuai banyak kritik terkait, Pemprov DKI Jakarta akhirnya  mengganti sejumlah pasal dalam Pergub 228 tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan demo di Jakarta. Salah satu hal yang diganti yakni soal 3 lokasi berdemo.

Pasal yang diganti dalam Pergub 232 tahun 2015 yang menjadi pengganti Pergub 228 adalah pasal yang sebelumnya membatasi lokasi berdemo kini diganti. Selain itu, pasal yang mengatur sanksi dan larangan berdemo melewati aturan yang dibuat juga dihapus.

Dengan adanya penggantian pasal tersebut justru dipertanyakan oleh Komisi A DPRD DKI, karena dinilai pergub pengganti tersebut justur sudah tidak ada urgensinya lagi.

Pergub ini koyo opo? Ngatur apa? Larangannya enggak ada, sanksinya enggak ada. Kalau begitu imbau saja,” kata Sekretaris Komisi A DRPD DKI yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov DKI di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/15). Demikian dilansir detikcom

Menjawab pertanyaan Komisi A tersebut, Ketua Kesbangpol DKI Ratiyono menyatakan bahwa Pergub itu telah diganti Pergub 232 dengan topik yang sama namun dengan beberapa perubahan. Perubahan ini dilakukan pasca banyaknya kritikan yang dilayangkan pada Pemprov DKI.

Dalam Pergub yang baru, pendemo diberi keleluasaan berdemo di mana saja serta sanksi dan larangan yang sebelumnya yang dinilai mengekang para pendemo juga dihapuskan.

Dengan keleluasaan tersebut, maka menurut DPRD DKI dan sejumlah perwakilan organisasi yang hadir Pergub ini lebih baik dihapus.

“Urgensi Pergub ini apa? Kalau ada apa yang terjadi, kalau tidak ada apa yang terjadi? Karena saya tidak melihat Pergub ini perlu ada karena selama ini sudah ada UU No 9/1998 yang mengatur,” ucap anggota Komis A DPRD DKI Dite Abimanyu.

“Jangan-jangan Pemprov DKI hanya mau membuat announcement bahwa mereka menyediakan 3 lokasi ini dengan beberapa fasilitas?,” sambungnya.

Namun, hal ini dibantah perwakilan Biro Hukum Pempro DKI Waryono yang hadir. Ia mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban Pemprov DKI untuk mengatur pelaksanaan demo di Jakarta dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian.

“Kalau tidak ada, gimana? Ada masalah karena kalau tidak ada, parkir kendaraan tidak rapi karena Pergub ini mengatur secara spesifik,” ucap Waryono.

Dikutip dari liputan6com, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 terakit penetapan lokasi dan waktu unjuk rasa di Jakarta. Pergub itu mengatur tentang tempat yang akan digunakan sebagai lokasi demonstrasi.

Tempat yang diperbolehkan untuk berunjuk rasa yaitu di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR RI, dan Silang Selatan Monas. “Demonstrasi enggak boleh bikin macet. Kalau bikin macet bisa kita tangkap,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10/15).  (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

DPRD Protes Perubahan Rute MRT Sampai ke Pulau Reklamasi

Figure
Organization