Home / Berita / Opini / Soal Korupsi dan Kemunafikan, Mari Kita Selesaikan Ahok!

Soal Korupsi dan Kemunafikan, Mari Kita Selesaikan Ahok!

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tertarik menjadi pimpinan KPK.  (jawapos.com)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tertarik menjadi pimpinan KPK. (jawapos.com)

dakwatuna.com – Beberapa waktu lalu Ahok berbicara tentang kemunafikan Negeri ini, lalu bagaimana dengan Kemunafikan Ahok?  Jika Ahok mengajak Kita untuk menyelesaikan Kemunafikan di Negeri ini maka Penulis mengajak untuk menyelesaikan Ahok, apa bedanya Ahok dengan Kemunafikan Negeri ini?

Selain tidak berhenti menyakiti hati umat Islam dengan pernyataan yang melecehkan Islam serta kebijakan yang anti Islam, Ahok juga ditengarai terlibat skandal korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Berikut daftar kasus korupsi di DKI Jakarta yang diduga melibatkan Ahok baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur era Jokowi :

  1. Kasus Transjakarta Busway

Pengadaan bus transjakarta senilai Rp 1,2 triliun terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah. Busway yang belum sebulan didatangkan dari Cina berkarat dan rusak sehingga tidak bisa digunakan. Kejaksaan telah menetapkan dua orang PNS DKI sebagai tersangka tetapi tidak pernah berusaha menyentuh gubernur dan wakil gubernur sebagai penguasa anggaran, padahal dugaan keterlibatan keduanya banyak diapungkan berbagai pihak.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai “boneka” saja.

“Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu,” kata Uchok.

  1. Kasus UPS

Polri memperkirakan kerugian negara akibat korupsi UPS mencapai Rp 50 miliar rupiah. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan dua orang pejabat kepala dinas dan satu orang perusahaan rekanan sebagai tersangka. Rabu (29/07) Ahok telah dipanggil sebagai saksi dan bukan tidak mungkin akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Ahok mengaku ditanya seputar tanda tangan sekretaris daerah (sekda) dalam persetujuan pengadaan UPS. Mungkinkah sekda tanda tangan tanpa sepengetahuan Ahok?

  1. Kasus Tanah Sumber Waras

Terbaru dan merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah kasus korupsi pembelian tanah milik rumah sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI dengan harga jauh di atas harga pasaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun fiskal 2014 tersebut, BPK mensinyalir adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar karena kasus jual-beli tanah yang diproyeksi menjadi lahan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Kanker itu.

Garuda Institute sebagai salah satu elemen masyarakat pemantau keuangan daerah mengecam keras provokasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok melalui media terhadap para pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Koordinator Tim Peneliti Garuda Institute, Roso Daras, bahwa provokasi yang dilakukan Ahok dinilai memelintir fakta sebenarnya itu juga bertendensi politik, yaitu mendistraksi informasi dan mengaburkan pokok masalah yang lebih substansial, yakni akuntabilitas keuangan Pemprov DKI.

Pemprov DKI membeli tanah tersebut seharga Rp20,75 juta per meter atau Rp755,69 miliar cash. Harga Rp20,75 juta per meter adalah NJOP tanah bagian depan areal RS Sumber Waras yang berbatasan dengan Jl. Kyai Tapa. Sementara NJOP tanah bagian belakang areal RS yang berbatasan dengan Jl. Tomang Utara hanya Rp7,44 juta.

Pemprov DKI membeli 3,64 ha tanah itu Rp755,69 miliar tanpa menawar dan mengecek, sama dengan penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Penawaran disampaikan 7 Juli 2014, dan direspons langsung oleh Gubernur DKI Jakarta pada 8 Juli dengan mendisposisikannya ke Kepala Bappeda untuk dianggarkan dalam APBD-P DKI 2014.

Jadi, Ketika Ahok didaulat menjadi Pembicara Anti Korupsi, la wong aktivitas Korupsi dimasa Ahok saja masih banyak meninggalkan masalah.

Ahok bergaya di depan KPK dengan mengatakan ” Kita selesaikan gaji, gaya hidup, uang saya berapa, semua saya buka. Dia (KPK) punya aliran dana saya sejak 1999, karena saya laporkan,” kata Ahok dalam acara yang digelar di Financial Hall Gedung Graha Niaga, Jl Jenderal Sudirman, Mei Silam.

Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya yang belakangan gemar dilakukan Ahok adalah menghadiri pernikahan warga DKI Jakarta tiap Sabtu-Minggu. Ahok biasa mengirimkan karangan bunga dan amplop untuk mempelai. Satu amplop kata Ahok berisi Rp 2 juta.

Dana operasional juga untuk keperluan staf dan pengawal, uang makannya dan lain-lain. Ahok mengatakan, semua uang operasional itu dia taruh di rekening Bank DKI agar terlacak transaksi keuangannya, meski sebetulnya tak ada keharusan untuk itu.

“Saya bayangkan kalau seluruh pejabat DKI ditanya seperti itu (paparkan harta kekayaan), saya kira enggak bisa jawab dari mana biaya hidupnya dengan gaji begitu kecil,” Ungkap Ahok pada waktu itu sebagaimana Detiknews beritakan.

Jadi, Dengan Demikian jika Korupsi adalah Kemunafikan dan Ahok meminta Kita selesaikan maka hal yang paling awal adalah Mari Kita Selesaikan Ahok.

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
HR Manager PT Hitachi Power Systems Indonesia, Tinggal Di DKI Jakarta kelahiran Kota Ketapang, Kalimantan Barat. A Speaker, Motivation Trainer, Thinker and a Writer on culture, humanity, education, politics, peace, Islam, Palestinian, Israel, America, Interfaith, transnational, interstate, Management, Motivation and Cohesion at workplace. Committed to building a Cohesive Indonesia, Cohesive Industrial relation, Cohesion at workplace and offer Islamic solutions to the problems that inside. Lulus dari Fakultas Dakwah STAI Al-Haudl Ketapang, Kalbar, Melanjutkan S-2 Manajemen di Universitas Winaya Mukti Bandung, Jawa Barat.

Lihat Juga

Bagaimana Mungkin Memerangi Korupsi Sedangkan Tangan Sendiri Tidak Bersih?