Home / Berita / Nasional / Geger Broker Kunjungan Jokowi, Pemerintah Harus Segera Klarifikasi

Geger Broker Kunjungan Jokowi, Pemerintah Harus Segera Klarifikasi

Presiden Jokowi bersama Presiden Barack Obama,  saat pertemuaannya di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. (tempo.co)
Presiden Jokowi bersama Presiden Barack Obama, saat pertemuaan di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. (tempo.co)

dakwatuna.com – Jakarta.  Anggota Komisi I DPR, El Nino M Husein Mohi meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengklarifikasi artikel Michael Buehler berjudul Waiting in The White House Lobby yang ditulisnya. Hal tersebut sangat penting untuk menjawab kesimpangsiuran berita yang dapat memunculkan citra buruk bagi Indonesia.

“Kita tidak ingin Indonesia menjadi merasa ‘rendah diri’ gara-gara artikel itu,” kata El Nino kepada republika.co.id, Senin (9/11/15).

Selain itu, perlu juga adanya klarifikasi dari pejabat pemerintahan AS bahwa Indonesia tidak memakai lobbyist saat mengadakan kunjungan resmi ke sana. Butuh kejelasan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Obama murni pertemuan antar-Presiden yang diurus oleh pemerintahan masing-masing.

“Pemerintah Indonesia mesti membentuk opini dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan terhormat serta dihormati oleh US sekalipun,” ujarnya.

Meski AS adalah negara adikuasa, namun bukan berarti Indonesia perlu menggunakan jasa broker untuk bertemu dengan Obama. Pemerintah Indonesia bisa bertemu dengan pemerintah setempat, termasuk Obama, tanpa harus menggunakan jasa tersebut, apalagi sampai harus membayar uang senilai 80 ribu dolar AS.

“Memangnya waktu Obama ke Jakarta, dia pakai lobbyist juga untuk bertemu SBY ketika itu?,” kata El Nino.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri perlu meminta klarifikasi kepada Michael terkait artikel yang dibuatnya. Klarifikasi tersebut dapat dilakukan melalui kedutaan Indonesia yang berada di Inggris, tempat dimana Michael bekerja sebagai dosen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan tidak mungkin Indonesia melakukan lobi untuk mempertemukan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

“Indonesia bangsa besar, bukan pengemis,” ucapnya, seperti dikutip dari Tempo, Ahad (8/11/15)

Berita mengenai lobi pertemuan dua kepala Negara itu muncul setelah Michael Buehler, pengajar ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, University of London, mengunggah tulisannya di situs New Mandala dengan judul Waiting in the White House Lobby.

Menurut Michael, lobi ini dikerjakan Luhut, bukan Kementerian Luar Negeri. Padahal seharusnya yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah Kementerian Luar Negeri di bawah Menteri Retno Marsudi. Ia juga menduga tidak ada koordinasi yang baik antara Luhut dan Retno.

Luhut membantah semua pernyataan tersebut. Menurut dia, tidak ada lobi yang terjadi. Ia juga membantah lemahnya koordinasi antara dia dan Menteri Retno. Menurut dia, agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi itu sudah diatur jauh-jauh hari oleh Kementerian Luar Negeri.

Luhut menantang Michael menunjukkan bukti tanda tangan perwakilan Indonesia yang membuat perjanjian tersebut. “Siapa yang tanda tangan? Tunjukkan,” ucapnya.

Meenjawab tudingan Penulis Michael Buehler mengunggah dokumen resmi terkait dugaan penggunaan broker dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Barack Obama.

Dokumen tersebut diunggahnya dalam tautan Facebook Michael Buehlerhttp://www.fara.gov/docs/6229-Exhibit-AB-20150617-3.pdf.

Dalam akunnya, Buehler menyebut, dokumen tersebut merupakan jawaban atas bantahan Kementerian Luar Negeri. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Preteks Pada Viralitas Video UAS

Organization