Home / Berita / Opini / Mengapa Jokowi Membayar 1 Milyar Hanya Untuk Bertemu Obama?

Mengapa Jokowi Membayar 1 Milyar Hanya Untuk Bertemu Obama?

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Presiden RI Joko Widodo saat bertemu Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih, Washington, Senin (26/10). (liputan6.com)
Presiden RI, Joko Widodo saat bertemu Presiden AS, Barack Obama di Gedung Putih, Washington, Senin (26/10). (liputan6.com)

dakwatuna.com – Kehebohan Jokowi dalam mengunjungi Amerika beberapa waktu lalu bukan saja soal dialog di sebuah universitas yang banyak mengundang tawa sambil menahan malu karena Presiden tidak mampu menjawab pertanyaan dan menyerahkan ke timnya untuk menjawab dengan alasan ingin mengetes para menterinya.

Baru-baru ini analis sebuah media di Asia Pacifik mempertanyakan kenapa Jokowi membayar 1 milyar Rupiah untuk “menyogok” Gedung Putih agar Obama mau bertemu dengan Jokowi? Bukankah loby bisa dilakukan oleh duta besar dan kementerian luar Negeri dari kedua negara?

Kunjungan Joko Widodo ke Amerika Serikat pekan lalu dinilai hanya menghasilkan keuntungan yang biasa-biasa saja dengan langkah-langkah yang biasa seperti perdagangan, pertahanan dan persahabatan bilateral.

Media Amerika dan Asia dihebohkan dengan sebuah berita ternyata Indonesia harus membayar sebuah perusahaan lobi Las Vegas untuk mendapatkan akses ke dalam Washington DC. Menghabiskan uang yang tidak perlu ini untuk apa? Itulah pertanyaan media asing saat ini. Apakah Pemerintahan Indonesia kurang koordinasi antara kementerian luar negeri dan kedutaan Indonesia dan kedutaan Amerika yang berkantor di masing-masing Negara? atau Karena Apa?

Oposisi Pemerintah Indonesia dalam hal ini KMP memverifikasi investasi asing di Indonesia (Baca: Utang Indonesia) setelah jelas bahwa totalnya dari 13 miliar dollar Amerika dari 20 miliar dollar Amerika dijanjikan akan mengalir ke industri ekstraktif, dimana di sektor ini Indonesia terlalu tergantung.

Dalam pertemuan itu juga Joko Widodo mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan bahwa Indonesia akan bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak hati-hati, terkesan serampangan.

Penerimaan Obama terhadap Widodo hanya biasa-biasa saja. Meskipun ini menandai kunjungan resmi pertama seorang presiden Indonesia ke AS dalam 10 tahun terakhir. Obama memberikan waktu hanya 80 untuk Jokowi “berkeluh kesah” ketika membahas hubungan bilateral antara negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia. Hasil pertemuan yang biasa dilakukan kepala negara: Tidak mengikat secara hukum Nota Kesepahaman, dan Pernyataan Bersama mengenai Kerjasama Pertahanan.

Dengan hasil mengecewakan ini yang saat ini menjadi pembicaraan di tanah Amerika dalam satu dekade hubungan AS-Indonesia? Sebuah hal yang mengejutkan lagi adalah Persiapan Jokowi menjelang kunjungan. Diplomat AS rupanya berjuang untuk mengidentifikasi tuntutan Indonesia, karena tidak ada agenda kebijakan luar negeri yang koheren dan substantif diusulkan. Sebaliknya, para utusan Indonesia diduga terobsesi melalui protokoler yang memperketat gerak Jokowi (seperti dalam film-film).

Kesalahpahaman dalam kunjungan Jokowi ke Amerika terlihat dari buruknya buruk eksekusi kerjasama. Ini juga mencerminkan kurangnya pemerintah Indonesia koordinasi pada Agenda kebijakan luar negeri. Kebingungan kebijakan luar negeri adalah keretakan yang mendalam antara menteri luar negeri Retno Marsudi dan Luhut Panjaitan. Dalam hal ini Luhut Panjaitan merupakan Kepala Staff Presiden yang Ambisius. Sementara itu, sesungguhnya kunjungan luar negeri seorang Presiden ke luar negeri jelas dalam pengaturan Departemen Luar Negeri, Sedangkan dalam persiapan ini justru dilakukan Luhut Panjaitan sejak bulan Maret 2015 dengan mengabaikan peran kementerian luar Negeri Indonesia.

Hal ini juga semakin menyayat hati dan memilukan ketika Indonesia “wajib” membayar 1 Miliar Rupiah untuk melobi gedung putih agar Obama mau menerima Jokowi. Sangat menyedihkan kenapa Pemerintahan ini mengemis-ngemis ke Amerika untuk sekadar bertemu presidennya.

Dr Michael Buehler seorang penulis dan Dosen di Southeast Asian politics at the School of Oriental and African Studies in London, UK membongkar keberadaan Perusahaan Lobi yang dibayar Pemerintah Indonesia untuk sekadar ketemu Obama.

Sebuah perusahaan Loby (Negosiasi) di Las Vegas menerima pembayaran 1 Miliar agar membuka jalan ke Gedung Putih. Ini menimbulkan pertanyaan baru tentang kemampuan Jokowi untuk mengontrol staf-stafnya. Sebuah Perjanjian Pelayanan tanggal 8 Juni dibuat dan diajukan kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat di bawah Foreign Agent Registration Act (FARA) pada tanggal 17 Juni menunjukkan bahwa sebuah perusahaan Singapura bernama Pereira Internasional PTE LTD dikontrak jasa Las Vegas berbasis R & R Partners, Inc bertugas melobi Gedung Putih agar Obama mau menerima kunjungan Jokowi.

Dokumen publik, R & R Partners menjual jasa lobi sebesar $80.000 Dollar Amerika atau setara 1 Milar lebih jika dikonversi dalam Rupiah. Pembayaran yang dilakukan selama 4x angsuran antara 15 Juni sampai 1 September. Konkretnya, R & R Partners setuju untuk “dipertahankan sebagai konsultan oleh Pemerintah Indonesia.” Daftar Kontrak diberikan oleh R & R sebagai mitra. Berikut point-point yang dilakukan perusahaan lobi ini:

  1. Mengatur dan menghadiri pertemuan dengan pembuat kebijakan kunci dan anggota Kongres dan cabang eksekutif termasuk Departemen Luar Negeri;
  2. Mencoba untuk mengamankan kesempatan untuk mengatasi sesi gabungan Kongres selama kunjungan Presiden Indonesia Widodo ke AS, dan,
  3. Mengidentifikasi dan bekerja dengan individu yang berpengaruh, media, organisasi publik dan swasta dan afiliasinya di AS untuk mendukung upaya Presiden Widodo.

Jadi, tugas lembaga yang menjadi mitra Luhut Panjaitan ini adalah selain lobi ke Gedung Putih sekaligus juga membuat media memberitakannya seperti “mendukung” yang dilakukan Jokowi dalam bahasa lainnya disebut pencitraan. Berita puja-puji untuk Jokowi intinya seperti itu.

Seorang konsultan “akan mengkomunikasikan pentingnya Republik Indonesia ke Amerika Serikat yang berfokus pada bidang keamanan, perdagangan, dan ekonomi,” menurut perjanjian bunyinya seperti itu. Kontrak mengidentifikasi konsultan sebagai Morgan Baumgartner, R & R Mitra Executive Vice President dan General Counsel. Hal ini ditandatangani oleh Sean Tonner, Presiden, atas nama R & R Partners, dan Derwin Pereira atas nama Pereira Internasional.

Biografi singkat di website R & R Mitra tidak menyarankan konsultan memiliki pengetahuan tentang politik Indonesia atau pengalaman kerja di negara itu untuk membantu mereka “berkomunikasi pentingnya Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.” Bahkan, Baumgartner menekankan keahlian di bidang “Permainan Hukum” di Indonesia. Demikian juga, biografi Tonner hanya menyebutkan kegiatan masa lalu untuk “yang berbasis di Denver perusahaan konsultan global” dan Houston berbasis Noble Energy, di samping “gurun dan hutan pelatihan perang.”

Sebaliknya, Derwin Pereira, konsultan Singapura yang dibayar $80.000 (Baca 1 Miliar Rupiah) sampai R & R Partners bagi pemerintah Indonesia, telah menawarkan jasanya untuk Indonesia yang kaya dan kuat untuk beberapa waktu. Setelah gelar sarjana di London School of Economics dan Ilmu Politik di awal 1990-an, ia bekerja untuk surat kabar Singapura The Straits Times di Indonesia selama jatuhnya Soeharto dan menjadi Kepala Biro Indonesia.

Setelah dulu bergabung dengan Washington untuk Times, Pereira mulai konsultasi sendiri, dengan nama Pereira Internasional. Hari ini, ia membanggakan dirinya untuk “kemampuannya untuk membangun kontak di tempat tertinggi” dan “akses yang mendalam … [dengan] elit … politik dan bisnis di Jakarta [memberikan] dia dengan akses eksklusif ke informasi penting.” Demikian bunyi kalimat yang tertulis dalam websitenya.

Selain lobi, Pereira memiliki hubungan TINK TANK dan Akademik di AS. Pereira, yang memegang Master dari Kennedy School of Government Harvard, mempertahankan kontak dekat dengan almamaternya. Dia tidak hanya merupakan Anggota Dewan Internasional di Belfer Pusat Sekolah Kennedy untuk Sains dan International Affairs, tapi mendanai Derwin Pereira Graduate Fellowship untuk “mendukung siswa Edward S. Mason dari Indonesia.”

Program ini menawarkan pelatihan kebijakan untuk “pemimpin dari pengembangan, industri baru dan negara-negara ekonomi transisi.” Pereira juga dipilih Indonesia untuk program melalui Ancora Foundation, sebuah outlet didirikan oleh Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu orang Indonesia pertama yang lulus “proses seleksi yang kompetitif” untuk tempat di Program Mason adalah Agus Yudhoyono, putra presiden.

Pereira juga telah mensponsori Derwin Pereira Indonesia Initiative (DPII), serangkaian Pembicara yang telah menampilkan politisi terkemuka Indonesia di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington, sejak 2012.

Sementara Pereira memiliki track record melobi untuk elit Indonesia, kontrak yang diajukan dengan Departemen Kehakiman AS tidak menyebutkan siapa pun dalam pemerintahan yang mempekerjakan Pereira dan R & R Partners. Tapi Pereira memiliki hubungan yang jelas dengan Luhut Panjaitan. Dia menulis beberapa cerita tentang negarawan sementara di The Straits Times di Indonesia dan mewawancarainya di Singapura, di mana Luhut Panjaitan adalah duta 1999-2000.

Situs Pereira Internasional memasang foto yang sangat mencolok tentang Luhut Panjaitan yang digunakan di situs Toba Sejahtra, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan dan dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Hal ini menunjukkan bahwa Pereira dan Luhut Panjaitan saling mengenal dan telah bertemu sebelumnya dalam bisnis.

Tidak ada bukti Luhut Panjaitan menginstruksikan Pereira membayar R & R Partners sebesar 1 Miliar $ untuk layanan lobi ke Washinton DC, tetapi kontrak yang dipamerkan ke Publik ini menimbulkan banyak pertanyaan.

Siapa orang dalam pemerintahan Widodo yang memerintahkan Pereira untuk melakukan pembayaran? Itu uang pembayar pajak Indonesia atau Uang Rakyat Indonesia yang digunakan untuk menyewa sebuah perusahaan lobi Las Vegas padahal untuk kunjungan kenegaraan dapat dilakukan lobi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Apakah ini dilakukan dalam koordinasi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, atau apakah ini merupakan upaya untuk mengabaikan peran Kementerian Luar Negeri? Atau apakah ini adalah bentuk ambisiusnya Luhut Panjaitan untuk membesarkan bisnisnya dengan mengucunya investasi dari Amerika nantinya? Jika masalahnya adalah gaya luhut menghilangkan peran dari Menteri Luar Negeri Maka Joko Widodo termasuk tidak bisa mengendalikan pemerintahannya, Joko Widodo bukanlah Presiden karena kendali ada di Luhut Panjaitan, Ada terlalu banyak kepentingan bersaing dalam lingkaran Jokowi untuk menyusun agenda kebijakan luar negeri yang koheren?

Tidak mungkin Indonesia akan memberikan atas pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan penting lainnya adalah mengapa pemerintah Indonesia ceroboh melakukan kunjungan Amerika Serikat. Tidak hanya dunia pelobi dan elit politik kental dalam hal ini, tetapi ternyata hasilnya hanya biasa-biasa saja. (adi/dakwatuna)

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
HR Manager PT Hitachi Power Systems Indonesia, Tinggal Di DKI Jakarta kelahiran Kota Ketapang, Kalimantan Barat. A Speaker, Motivation Trainer, Thinker and a Writer on culture, humanity, education, politics, peace, Islam, Palestinian, Israel, America, Interfaith, transnational, interstate, Management, Motivation and Cohesion at workplace. Committed to building a Cohesive Indonesia, Cohesive Industrial relation, Cohesion at workplace and offer Islamic solutions to the problems that inside. Lulus dari Fakultas Dakwah STAI Al-Haudl Ketapang, Kalbar, Melanjutkan S-2 Manajemen di Universitas Winaya Mukti Bandung, Jawa Barat.

Lihat Juga

Duduk Berdampingan dengan Menlu Yaman, Netanyahu: Kami Ukir Sejarah

Organization