Topic
Home / Berita / Daerah / Truk Sampah Dihadang Warga, Ahok: Sampah Taruh di Monas Aja

Truk Sampah Dihadang Warga, Ahok: Sampah Taruh di Monas Aja

Truk sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta dihadang warga Cilengsi, Bogor. (okezone.com)
Truk sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta dihadang warga Cilengsi, Bogor. (okezone.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau ambil pusing terkait penghadangan truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta oleh warga Cileungsi, Bogor Timur.

“Enggak apa-apa, paling sementara. Jadi sampah taruh di Monas aja dulu,” ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, dikutip dari liputan6.com, Selasa (3/11/15).

Ahok juga tidak dapat memastikan, bahwa aksi penghadangan 200 truk sampah DKI Jakarta tersebut, sebagai buntut dari perseteruannya dengan DPRD Kota Bekasi. Karena itu, dia menyerahkan penyelidikan kepada polisi.

“Ya kalau memang ditahan kita harus lapor polisi. Karena orang nahan mobil orang kan enggak benar,” lanjut dia.

Ahok juga mencurigai bahwa PT Godang Tua Jaya selaku perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola sampah Jakarta berada dibalik aksi penghadangan tersebut.

Lebih lanjut Ahok mengatakan masalah pengangkutan sampah selalu terjadi tiap kali pemda DKI mengancam pemutusan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya. Perusahaan itu selama ini memang memiliki kontrak pengelolaan sampah Jakarta di Bantar Gebang.

Ahok mengatakan, sejak 25 September 2015 pula, kisruh pengelolaan sampah Jakarta di Kota Bekasi dimulai. Bermula dari penghentian enam truk sampah Jakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi, rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi A DPRD Kota Bekasi, hingga penghadangan 200 truk sampah Jakarta kemarin.

Sementara itu, dikutip dari viva.co.id, Direktur Utama PT. Godang Tua Jaya (GTJ), Rekson Sitorus, membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang menyebut perusahaannya wanprestasi dalam mengerjakan proyek pengelolaan sampah Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Rekson mengatakan, perusahaannya, sesuai kontrak yang lahir dari adanya nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi, selalu melaksanakan segala tugasnya dengan baik.

Rekson mengaku tidak mengetahui isi nota kesepahaman antara kedua pemerintah. Dalam menjalankan tugas, Rekso mengatakan, perusahaannya hanya berpedoman pada kontrak yang mengikat mereka.

“Seluruh yang tertuang di surat kontrak telah diimplementasikan di TPST Bantar Gebang, tidak ada satupun wanprestasi,” ujar Rekson saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, (26/10/15)

Atas dasar itu, Rekson meminta Ahok, sapaan akrab Basuki, tidak serta merta memutus kontrak pengelolaan sampah Jakarta dengan perusahaannya.

“Kalau Jakarta memutus kontrak sepihak itu tidak baik, itu pelanggaran konstitusi,” ujar Rekson.

Rekson mengatakan insiden penghentian enam truk pengangkut sampah Jakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Rabu, 21 Oktober 2015, adalah murni masalah antara kedua pemerintah. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Halal Bihalal Salimah bersama Majelis Taklim dan Aa Gym

Figure
Organization