Home / Berita / Opini / Tolak PP Pengupahan, Buruh Lanjutkan Aksi Sampai Mati

Tolak PP Pengupahan, Buruh Lanjutkan Aksi Sampai Mati

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Sebagian massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Oktober 2015. (pribuminews.com)
Sebagian massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Oktober 2015. (pribuminews.com)

dakwatuna.com – Dalam Siaran Persnya Komite Aksi Upah (KAU) Presiden KSPI menyatakan akan melanjutkan Aksi Damai buruh 30 Oktober 2015 lalu dengan Aksi Mogok Nasional Dari Pertengahan November sampai Jokowi mencabut PP 78/2015.

Buruh akan terus menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan akan melakukan Mogok Nasional serempak di 25 provinsi dan 200 kab/kota dengan 5 juta orang buruh akan ikut mogok nasional tersebut pada 18- 20 November 2015.

Mogok Nasional akan dilakukan dengan menghentikan proses produksi di seluruh kawasan industri dan di Bursa Efek Indonesia bahkan buruh pelabuhan, bandara, dan buruh jalan tol akan bergabung dalam aksi masif ini, kebrutalan dan kekerasan polisi terhadap buruh dalam aksi 30 Oktober 2015 lalu di Istana makin memperkuat solidaritas buruh dan tidak akan takut terhadap kekerasan polisi yang selalu mengatasnamakan negara dan hukum.

Apakah menghancurkan mobil-mobil milik buruh dibenarkan? Bahkan menganiaya buruh seperti binatang apakah dibenarkan atas nama negara hukum (rechstat) ini? Atau sesungguhnya pemerintahan Jokowi-JK sedang memainkan peran arogansi kekuasaan atas nama negara (machstat) yang tidak boleh dikritik dan membungkam suara buruh dan rakyat yang tidak sejalan dengan kebijakan ekonomi kapitalis seperti subsidi BBM dicabut yang mengakibatkan daya beli menurun 30%, harga barang naik dan negara tidak berdaya terhadap pasar, pekerja asing masif masuk, harga gas dan listrik yang mahal, ongkos transportasi yang mahal, buruh tidak lagi mempunyai kemampuan beli rumah tipe 21 bahkan program 1 juta rumah hanya retorika dan pencitraan.

Belum lagi, kini orang miskin makin bertambah, angka pengangguran meningkat, PHK di mana-mana, jaminan pensiun yang basa-basi hanya dapat Rp 300 ribu/bulan, petani makin miskin dan kehilangan tanahnya meningkat, kebakaran asap yang berlarut-larut tanpa dinyatakan bencana nasional hanya karena takut investasi asing perkebunan sawit akan kabur padahal puluhan ribu orang terkena dampaknya yaitu menurunnya pendapatan buruh kebun dan banyak buruh tidak masuk kerja karena pabrik meliburkan akibat bencana asap.

Apakah ini yang disebut pemerintahan pro rakyat?. Menurut buruh Jokowi-JK adalah penganut kapitalisme dan liberalis Sekuler (terakhir ikut TPT) yang berkedok pro-rakyat dengan retorika revolusi mental dan nawacita serta blusukan yang penuh pencitraan palsu.

Hal ini makin diperparah dengan APBN 2016 yang tidak pro rakyat dengan memberi subsidi PMN ke BUMN dan RUU pengampunan pajak bagi pengusaha (Anehnya buruh malah dikasih upah murah?).

Puncak dari liberalisasi kebijakan Jokowi-JK adalah negara mengendalikan kenaikan upah tanpa melibatkan negosiasi dengan serikat buruh atas nama penyelamatan ekonomi dan pernyataan bohong Sofyan Wanandi dan Apindo yang menyebut 300-600 ribu buruh ter-PHK (yang benar 40 ribuan dan yang potensi PHK sudah bekerja kembali sebelum adanya PP nomor 78/2015).

Padahal rupiah juga mulai membaik dan ada 16 perusahaan tekstil dan padat karya akan beroperasi dengan menyerap 121 ribu pekerja baru (sebelum ada PP nomor 78/2015) dan walaupun dibilang ekonomi melambat tapi masih tumbuh 4,6% berarti masih ada penyerapan lapangan kerja baru 1 juta orang, jadi kenapa harus buruh yang dikorbankan dengan kembali ke rezim upah murah, pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih kejam dan lebih buruk dibanding orde baru dan pemerintahan SBY.

Buruh akan terus aksi besar-besaran menuntut:

  1. Dicabutnya PP nomor 78/2015 tentang upah
  2. Menolak formula kenaikan upah minimum yakni inflasi+PDB
  3. Menuntut kenaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan(kenaikan 25%)
  4. Berlakukan upah minimum sektoral di seluruh kabupaten/kota dan provinsi dengan besaran kenaikan sebesar 10-25% dari UMP/UMK 2016

Karena yang dibutuhkan bukan hanya KEPASTIAN kenaikan upah (padahal upah murah) tapi KESEJAHTERAAN UPAH LAYAK dengan negosiasi tripartit di dewan pengupahan (UU nomor 13/2003).

Buruh tidak takut dan akan terus melanjutkan aksinya walaupun menghadapi kebrutalan dan kekerasan polisi, sampai presiden Jokowi mencabut PP nomor 78/2015 dan duduk bersama tripartit merumuskan kembali kebijakan upah.

Apakah harus menunggu dulu ada buruh yang meninggal akibat kekerasan polisi (mungkin juga preman bayaran?) ataupun di penjara, baru Presiden Jokowi mencabut PP tersebut? Semoga presiden Jokowi lebih bijak mau mendengar ratusan  juta suara buruh dan keluarganya yang juga rakyatnya bukan seperti musuhnya yang dipukul dan dipenjara.

Bagaimana Jokowi? Siap menghadapi kebrutalan buruh dengan kebrutalan polisi Anda? Atau Anda ingin mengulang sejarah 1998? Ingin bangsa ini perang saudara? Ingin darah tumpah lagi? Anda yang punya jawabannya.

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
HR Manager PT Hitachi Power Systems Indonesia, Tinggal Di DKI Jakarta kelahiran Kota Ketapang, Kalimantan Barat. A Speaker, Motivation Trainer, Thinker and a Writer on culture, humanity, education, politics, peace, Islam, Palestinian, Israel, America, Interfaith, transnational, interstate, Management, Motivation and Cohesion at workplace. Committed to building a Cohesive Indonesia, Cohesive Industrial relation, Cohesion at workplace and offer Islamic solutions to the problems that inside. Lulus dari Fakultas Dakwah STAI Al-Haudl Ketapang, Kalbar, Melanjutkan S-2 Manajemen di Universitas Winaya Mukti Bandung, Jawa Barat.

Lihat Juga

Program Polisi Pi Ajar Sekolah, Pengabdian Polisi Jadi Guru SD dan TK

Organization