Topic
Home / Berita / Nasional / Komite III DPD: Perlindungan Anak dan Pelayanan Kesehatan Jadi PR Besar Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Komite III DPD: Perlindungan Anak dan Pelayanan Kesehatan Jadi PR Besar Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pekerjaan rumah lainnya di bidang kesehatan adalah implementasi BPJS Kesehatan yang terus saja mendapat keluhan peserta. Fahira mengungkapkan, setahun ini belum ada kesamaan persepsi antara rumah sakit, BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan terkait kondisi kegawatdaruratan. Akibatnya banyak peserta BPJS Kesehatan yang ditolak dirawat di rumah sakit. Imbas lain dari kondisi ini adalah, masih ditemukan peserta BPJS Kesehatan yang harus menanggung biaya perawatan dengan uang pribadi karena menurut rumah sakit tidak memenuhi syarat yang ditanggung BPJS Kesehatan.

“Kita ingin ke depan, ada kesamaan persepsi agar rakyat tidak diping-pong saat ingin berobat. Pemerintah harus tegas menindak rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada peserta BPJS Kesehatan,” tegas Fahira.

Jika di bidang kesehatan sudah ada pondasi, di bidang perlindungan anak sepertinya belum ada pondasi yang kuat. Indonesia hingga saat ini sama sekali tidak mempunyai grand desain sistem perlindungan anak yang komprehensif. Gerakan Perlindungan anak di Indonesia seperti tanpa arah dan komando.

“Setahun ini saya tak pernah dengar apa dan bagaimana strategi atau komitmen Presiden dalam hal perlindungan anak yang semakin hari semakin mencemaskan saja. Saya harus katakan, saat ini, kita belum punya strategi bagaimana membangun sistem perlindungan anak yang  mampu menjamin anak agar tidak lagi menjadi korban kejahatan terutama seksual,” tukas Ketua Yayasan Abadi (Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri) ini.

Menurut Fahira, walau Indonesia sudah 13 tahun punya UU Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tetapi pemahaman masyarakat terhadap UU ini sangat minim, bahkan banyak orangtua tidak tahu bahwa ada ancaman pidana kalau melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak walau itu anak kandungnya sendiri. Tak heran, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap anak dengan berbagai macam cara meningkat tiap tahun.

“Belum ada sistem yang mampu menggerakkan semua struktur yang ada dalam masyarakat mulai dari yang terkecil (RT/RW, sekolah, dan lainnya) sebagai basis upaya preventif kekerasan anak termasuk. Sensitivitas aparat penegak hukum  kita terkait perlindungan anak juga harus ditingkatkan. Mereka harus paham kekerasan terhadap anak itu kejahatan luar biasa sehingga tidak ada lagi hakim yang memutus vonis ringan pelaku kekerasan anak,” papar Fahira. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

UNICEF: Di Yaman, Satu Anak Meninggal Setiap 10 Detik

Figure
Organization