Topic
Home / Berita / Nasional / Komite III DPD: Perlindungan Anak dan Pelayanan Kesehatan Jadi PR Besar Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Komite III DPD: Perlindungan Anak dan Pelayanan Kesehatan Jadi PR Besar Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

kabinet jokowi-jk
Perlindungan Anak dan Pelayanan Kesehatan Jadi PR Besar Setahun Pemerintahan Jokowi-JK. (liputan6.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Setahun sudah usia Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Berbagai program aksi sudah dijalankan, tetapi selama setahun berjalan banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah menunjukkan hasil signifikan tetapi ternyata hasilnya belum dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satunya bidang kesejahteraan masyarakat (kesra) terutama terkait perlindungan anak dan pelayanan kesehatan yang jadi PR besar pemerintah ke depan.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang bidang tugasnya mengawasi kinerja Pemerintah Bidang Kesra mengatakan, setahun memang belum bisa jadi ukuran berhasil tidaknya Jokowi-JK menahkodai pemerintahan, tetapi waktu setahun bisa dijadikan gambaran seperti apa wajah bangsa ini lima tahun ke depan.

“Setahun memang belum bisa dijadikan acuan pemerintahan ini berhasil atau tidak, karena hampir semua bidang masih meletakkan pondasi. Tetapi, masa setahun inilah yang menentukan berhasil tidaknya Presiden mengelola negeri ke depan. Catatan saya untuk bidang kesehatan dan perlindungan anak masih banyak yang harus dikejar pemerintah,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/15).

Untuk bidang kesehatan, Fahira belum melihat ada keterpaduan antar Kementerian/Lembaga dalam Program Indonesia Sehat. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan, transportasi maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.

Di banyak daerah masih temui warga yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Oleh Karena itu, kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN, Kepala Daerah, dan lembaga terkait lainnya, harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Buat apa berobat gratis kalau fasilitas kesehatan susah dijangkau karena jalan rusak dan tak ada sarana transportasi. Ada juga daerah yang puskesmasnya mudah dijangkau, tetapi tenaga medisnya tidak siap. Atau jika tenaga medis siap kamar selalu penuh atau peralatan medis tidak memadai. Harapan saya, program Indonesia Sehat itu komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian dan lintas stakeholders, bukan sekedar berobat gratis seperti yang dimunculkan saat ini,” tukas Senator Asal Jakarta ini.

Pekerjaan Rumah bidang kesehatan….

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

UNICEF: Di Yaman, Satu Anak Meninggal Setiap 10 Detik

Figure
Organization