Home / Berita / Nasional / Revisi UU KPK Bikin Gaduh, Jokowi Harus Segera Bertindak

Revisi UU KPK Bikin Gaduh, Jokowi Harus Segera Bertindak

Revisi UU KPK berpotensi menimbulkan kegaduhan politik atau pelemahan kewibawaan politik pemerintah. (republika.co.id
Revisi UU KPK berpotensi menimbulkan kegaduhan politik atau pelemahan kewibawaan politik pemerintah. (republika.co.id

dakwatuna.com – Jakarta.  Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara memandang wacana revisi UU 30/2002 tentang KPK berpotensi menimbulkan kegaduhan politik atau pelemahan kewibawaan politik pemerintah.

“Wacana revisi UU KPK berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap tegas atas hal ini, jangan sampai pelemahan ekonomi yang sekarang sedang diatasi, diikuti pelemahan kewibawaan presiden dalam pemberantasan korupsi,” ujar Igor, dihubungi di Jakarta, Selasa (13/10) sebagaimana dilansir dari republika.co.id

Menurut dia, sebaiknya revisi UU KPK ditunda saja, dan DPR agar fokus lebih dulu terhadap uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.

“Kalau pun terjadi revisi dan draf revisinya berasal dari pemerintah, sebaiknya justru harus melindungi KPK atau minimal berisi revisi kode etiknya saja terhadap komisioner KPK, bukan yang lain,” jelas dia.

Dia mengingatkan korupsi merupakan kriminal luar biasa, layaknya terorisme dan narkoba, sehingga yang dibutuhkan adalah penguatan KPK, bukan sebaliknya.

“Di negara lain yang korupsinya minim sekali pun, tetap saja ada lembaga antikorupsi, di luar kepolisian dan kejaksaan. Berbagai survei membuktikan bahwa KPK adalah lembaga yang paling dipercaya publik. Oleh karena itu, Presiden harus tegas terhadap wacana merevisi UU KPK,” ujar Igor.

Terlebih, kata Igor, penundaan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK akibat wacana revisi, berpotensi menjadi momentum bagi oknum anggota DPR menelisik calon pimpinan KPK yang selaras dengan kemauannya merevisi UU KPK dengan maksud pelemahan lembaga antirasuah.

Sementara itu, dikutip dari kompascom, Penolakan datang dari Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) yang menuntut Presiden Joko Widodo untuk menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan ini disampaikan dalam bentuk aksi di Gedung DPRD Bali.

“Kami meminta Presiden Jokowi untuk menolak pelemahan terhadap KPK. Tolak RUU KPK,” kata Gede Nusantara, dari LBH Bali saat orasi, Selasa (13/10/15).

AMBAK menilai, pelemahan KPK hingga saat ini semakin masif. Hal ini dapat dilihat dari komisioner KPK yang dilaporkan polisi dengan berbagai dugaan melanggar hukum seperti Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, maupun penyidik KPK Novel Bawesdan.

Dalam aksi ini, AMBAK didukung dari beberapa elemen diantaranya YLBHI-LBH Bali, Manikaya Kauci, Bintanggana, Pertuni Bali, Sabha Yuwana, FMN, BEM PM Udayana dan GMKI Badung-Bali. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Mahkamah Penjaga Konstitusi, Bukan Penjaga Angka