Soal RUU Minol: DPR Ingin Pelarangan, Sementara Pemerintah Hanya Pembatasan

dakwatuna.com – Jakarta. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sampai saat ini belum menemui kesepakatan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Alkohol (Minol). DPR RI ingin adanya konsep pelarangan, sementara Pemerintah hanya menyepakati konsep pembatasan.

“Ya memang seperti itu. Sedangkan dari DPR sepakatnya tetap dilarang,” ujar politisi PKS, Refrizal, dalam diskusi di Jakarta, seperti yang dilansir Republika Online, Sabtu (3/10).

Pemerintah, ungkap Refrizal, berargumen lebih mengedepankan sisi bisnis. Jika Minol dilarang, Pemerintah khawatir iklim bisnis menjadi terganggu. Padahal, lanjut Refrizal, konsep yang dinginkan DPR RI tidak dilarang secara total, melainkan akan hanya pemberlakuan khusus dibeberapa tempat.

“Misal di tempat wisata masih diperbolehkan,” tegas Refrizal.

Apa Kata Pengusaha Minuman Beralkohol?

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minumam Beralkohol Bambang Britono menyatakan..

Redaktur: Abdul Rohim

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem