Topic
Home / Berita / Daerah / DPRD DKI Pertanyakan Anggaran yang Digunakan Ahok untuk Rekrut Tenaga Freelance

DPRD DKI Pertanyakan Anggaran yang Digunakan Ahok untuk Rekrut Tenaga Freelance

M. Taufik DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

dakwatuna.com – Jakarta.  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang melakukan perekrutan pegawai magang (freelance) di lingkungan Pemprov DKI.

“Saya kira jangan sembarang tiba-tiba rekrut (freelance). Karena anggaran dari mana? Itu kan APBD. Kebutuhannya buat apa, sih?,” tanya Taufik kepada Ahok, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, dilansir okezone.com, Senin (28/9/15).

Politisi Partai Gerindra tersebut kembali mempertanyakan langkah Ahok dalam merekrut para pegawai freelance. Menurutnya, saat ini Pemprov DKI telah memiliki cukup banyak pegawai dalam menjalankan roda organisasi pemerintahannya.

Hal tersebut juga dianggap Taufik sebagai langkah politik Ahok jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

“Bisa saja orang berpikir ke arah situ (langkah politik Ahok). Karena tujuannya untuk apa sih direkrut? Pegawai DKI saya kira cukup,” kata Taufik.

Seharusnya, sambung Taufik, Pemprov DKI melakukan rekrutmen para pegawai magang kepada pelajar yang bersekolah di Ibu Kota. Sebab, perekrutan pegawai magang para pelajar tersebut lantaran kepentingan dari sekolahnya.

“Magang misalnya dari sekolah boleh. Magang kan enggak digaji. Magang untuk kepentingan dia dari sekolahnya. Tapi kalau kemudian direkrut, untuk apa? Karena seluruh program Pemda harus masuk APBD seluruhnya,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdalih ingin menciptakan citra transparan di lingkungan pemerintahannya. Karenanya ia merekrut mahasiswa magang untuk mencari pengalaman di kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Basuki juga berdalih ingin mengubah pandangan masyarakat terkait dunia politik. Melihat banyak citra yang menilai pemerintahan banyak yang korupsi.

“Karena stigma orang kan gitu, namanya politisi kan pasti korup. Pasti malas. Pasti nggak transparan. Dengan anak-anak magang ke sini dia satu ruangan dengan saya, dia bisa keluar masuk ruangan,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/9/15) dikutip dari republika.co.id.

Ia menyebut tidak merekrut PNS karena sudah ada bagiannya tersendiri. PNS magang di kantor PTSP sementara mahasiswa magang berada di ruangannya.  Ia juga menolak perekrutan mahasiswa magang dikaitkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 mendatang. (sbb/dakwatuna)  

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Jurnalis di Jalan Tuhan

Figure
Organization