Topic
Home / Berita / Daerah / Potong Hewan Kurban Harus di RPH, DPRD DKI: Ahok Nggak Paham Islam

Potong Hewan Kurban Harus di RPH, DPRD DKI: Ahok Nggak Paham Islam

Petugas sedang memeriksa kesehatan hewan kurban. (republika.co.id)
Petugas sedang memeriksa kesehatan hewan kurban. (republika.co.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mewajibkan pemotongan hewan kurban di Rumah Porong Hewan (RPH) mendapat penentangan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Taufik menilai Ahok yang tidak tidak paham maksud yang terkandung dari Idul Adha tidak perlu mengusik persoalan keagamaan.

“Ahok nggak paham Islam. Jangan sentuh yang berhubungan dengan keagamaan. Biar nggak ada sentimen jelek,” katanya sebagaimana dilansir Republika.co.id, Ahad (20/9/15).

Pemotongan hewan kurban berkaitan dengan proses spiritual Muslim. Jangan sampai keputusan-keputusan kontroversial menimbulkan sentimen buruk bagi pemprov.

Terlebih, tambah Taufik, alasan yang dikemukakan hanya berkisar pada permasalahan kesehatan. Alasan tersebut sangat menyakitkan karena tidak masuk akal. Belum tentu jika dipotong di RPH hewan juga bebas penyebaran penyakit.

Taufik juga berpendapat bahwa pemotongan hewan kurban di RPH sebagai kebijakan yang tidak rasional. Sebab, jumlah RPH di Jakarta hanya ada dua tempat.

Padahal di seluruh Jakarta tentunya jumlah hewan kurban akan sangat banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah RPH yang disebutnya, tidak cukup menampung semuanya.

“Itu mah nggak rasional aja. Orang RPHnya aja cuma ada dua, gimana bisa nampung,” kata Taufik. (baca: DPRD DKI: Potong Hewan Kurban di RPH tidak Rasional)

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini juga merasa pemotongan RPH tidak efisien. Pasalnya, masyarakat harus bolak-balik ke RPH. Tidak masalah jika yang letaknya berdekatan. Tapi bagi yang jauh hal itu akan menjdi pekerjaan tersendiri yang sia-sia.

“Ya kalau dari Tanjung Priuk terus dipotong di RPH yang di Cakung. Kan jauh juga. Mesti bolak balik transport dan segala macam. Nggak efisien itu,” ujarnya.

Namun, Taufik mendukung adanya petugas kesehatan yang diturunkan Pemprov DKI untuk mengawasi pemotongan. Karena itu merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan.

“Ada petugas kesehatan nggak apa-apa. Itu kan memang sudah tugas. Tapi asal jangan sok tahu saja makanya,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Basuki T Purnama menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Di Ingub ini diatur tata cara penampungan, penjualan hingga pemotongan hewan.

Dikutip dari detikcom, Instruksi Gubernur tersebut dikirim kepada wali kota, bupati Kepulauan Seribu, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI, Dinas Kebersihan DKI, Satpol PP serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah DKI. Dalam Instruksi Gubernur itu juga sudah dijelaskan agar penampungan dan pemotongan hewan tidak dilakukan di tempat umum.

“Tempat umum juga nggak boleh, lebih baik didorong ke RPH (rumah pemotongan hewan). Saya tanya orang kan (sering) nyinggung (saya) soal Islam, nah Arab Saudi saja larang darah hewan bercucuran ke tanah, masa kita nggak?” pungkasnya.

Sebelumnya Ahok memang meminta agar pemotongan hewan tidak dilakukan di ruang terbuka. Pasalnya berpotensi menimbulkan penyakit dari sisa-sisa darah yang bercucuran di tanah. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Terkait Penyembelihan Hewan Kurban, YLKI Himbau  Tiga Point Penting ini

Figure
Organization