Topic
Home / Narasi Islam / Ekonomi / Polemik Problematika Pangan Asal Hewan di Indonesia dan Pemecahannya

Polemik Problematika Pangan Asal Hewan di Indonesia dan Pemecahannya

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Badan Pengawas Oban dan Makanan.  (sindotrijaya.com)
Badan Pengawas Oban dan Makanan. (sindotrijaya.com)

dakwatuna.com – Indonesia merupakan surga dunia yang memiliki keagungan melimpah ruah yaitu kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut bisa diamati dari keberadaan beraneka ragam flora dan fauna atau kita sebut keanekaragaman hayati. Potensi alam yang begitu melimpah tersebut tentunya menjadi aset dan kekuatan potensial untuk mendongkrak Indonesia menjadi negara yang disegani dan maju. Namun seolah terlepas dari harapan indah itu, sekarang ini apa yang terjadi pada negara ini sangatlah bertolak belakang. Indonesia terpuruk dan masih berstatus sebagai negara berkembang dengan berbagai polemik yang tidak kunjung terselesaikan, salah satunya adalah kemandirian pangan. Keberadaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kalah melimpahnya, seakan membuat krisis pangan saat ini semakin parah dan miris.

Tuntutan masyarakat yang semakin cerdas akan ketersediaan makanan yang lebih sehat dan aman namun tetap terjangkau menjadikan produsen pangan semakin panik. Sulitnya mencari bahan produksi, keterbatasan alat dan minimnya pengawasan dan standarisasi pemerintah menjadikan oknum produsen berani berbuat curang dengan mengelabuhi konsumen. Hal ini diakukan dalam dalih supaya dapat bertahan terhadap gempuran produk impor.

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mau hanya diam saja melihat polemik masalah pangan ini. Mereka peduli dan turut andil berperan serta menjaga kesehatan masyarakat melalui edukasi yang genjar terkait makanan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), terlebih makanan yang tergolong protein hewani.

Hadirnya sistem ASUH tersebut dipergunakan untuk melindungi masyarakat agar tidak salah dalam mengkonsumsi dan terhindar dari makanan yang berbahaya serta berpotensi menyebabkan penyakit. Selain itu, sistem ASUH diterapkan sebagai media evaluasi dan kontrol oleh pemerintah terhadap industri pangan sehingga meminimalisir segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran.

Penemuan daging palsu yaitu daging babi dalam perdagangan daging sapi, adanya campuran ayam tiren dalam perdagangan daging ayam, terdapatnya bahan pengawet dan kimia yang berbahaya dalam makanan merupakan sekelumit contoh kecil problematika pangan asal hewan yang terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan indikator kepanikan produsen dalam memenuhi standart ASUH yang ditetapkan konsumen Indonesia sekarang.

Selain berbagai masalah yang telah disebutkan diatas, Indonesia juga mengalami kepelikan dalam hal ketersediaan stok bahan pangan domestik yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan aplikasi yang terus menerus dalam pemakaian insektisida dan obat-obatan sehingga menimbulkan akumulasi bahan kimia pada hewan, optimalisasi rumah potong hewan dan unggas yang masih rendah, manajemen peternakan yang kurang modern, penanganan hewan berpotensi zoonosis yang kecil, kelangkaan sumber plasma nutfah dengan genetik yang baik, pengolahan limbah rumah potong hewan dan peternakan yang tidak efektif, sistem perekonomian dan pasar yang termonopoli serta fungsi pengawasan pangan yang terjamin oleh BPOM yang lemah. Selain itu, lemahnya daya beli masyarakat akn protein hewani semisal daging sapi menjadi problemtika tersediri pula bagi masyarakat Indonesia.

Keadaan yang kian merosot ini patutlah menjadi cerminan untuk evaluasi bersama. Indonesia harus senantiasa belajar dan berbenah dalam menghadapi segala peliknya krisis pangan saat ini. Mulai berkembangnya peternakan rakyat dengan teknologi dan manajeman yang modern, sinergisitas yang kuat antara peternak, swasta dan pemerintah. Selain itu edukasi secara gencar kepada masyarakat terkait pemilihan pangan yang ASUH dan penegakkan hukum dengan bijaksana baik pusat maupun daerah harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.

Penerapan disiplin ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Epidemiologi Veteriner saat ini kiranya perlu untuk dipikirkan secara matang dan ditingkatkan implementasinya oleh pemerintah. Penerapan HACCP dan epidemiologi yang tepat akan membuat rantai regulasi bahan pangan asal hewan dan perekonomiannya mengalami kenaikan mutu, terjaga keamanannya dan mencegah peluang tindakan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Demi mencapai hasil yang lebih besar, maka sinergitas antara Kementerian Pertanian, Puslitnak, Badan Ketahanan Pangan, MUI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri dan Kementerian Kehutanan haruslah diwujudkan beserta lembaga dibawahnya. Peran strategis setiap lembaga sesuai koridornya dengan kerja yang terintegrasi akan mewujudkan harapan masyarakat yakni tercapainya Indonesia yang mandiri pangan.

Hal lain yang tidak kalah vitalnya dalam menunjang Indonesia mandiri pangan adalah kualitas eksekutornya, yaitu pemuda. Keberadaan pemuda terlebih mahasiswa dengan gelarnya sebagai kaum intelektual yang kritis dan generasi perubahan, mendapat peran yang berat dalam membantu memecahkan problematika pangan ini. Sudah selayaknya, mahasiswa melalui karya dan kontribusinya kepada masyarakat memberikan bukti bahwa kualitas SDM di Indonesia tetap handal dan terus berkembang.

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Pribadi pembelajar yang suka mebaca dan menulis , aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus. KAMMI airlangga adalah pilihan, ingin lebih mengenal dunia kampus dalam berbagai sisi. Memiliki dasar ilmu kedokteran hewan, sedang menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga.

Lihat Juga

Arie Untung: Emak-Emak Pelopor Utama Pemasaran Produk Halal

Figure
Organization