Topic
Home / Berita / Nasional / Saat Rupiah Anjlok, DPR Justru Wacanakan Kenaikan Gaji Presiden

Saat Rupiah Anjlok, DPR Justru Wacanakan Kenaikan Gaji Presiden

Presiden Joko Widodo (bbc/sekretariskabinet)
Presiden Joko Widodo (bbc/sekretariskabinet)

dakwatuna.com – Jakarta.  Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kunjung membaik membuat daya beli masyarakat semakin lemah dan beban hidup semakin tinggi.

Ditengah-tengah keterpurukan ekonomi, DPR ternyata tengah mewacanakan kenaikan gaji untuk pejabat negara.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan saat ini pihaknya sedang mewacanakan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Struktur Gaji Pejabat Negara.

Jika RUU ini disahkan maka Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan memiliki gaji paling tinggi di Indonesia. Taufik juga menyiratkan pemberian gaji tertinggi kepada presiden untuk menjaga kewibawaannya.

”Saat ini Indonesia belum memiliki standar gaji yang diatur dalam UU. Akibatnya, pemberian gaji setiap pejabat negara dapat berbeda. Paling ironis, gaji Presiden sangat jauh di bawah gaji direksi dari sebuah BUMN,” kata dia di Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir republika.co.id, Kamis (17/9/15).

Taufik beralasan bahwa BUMN itu pada dasarnya hanya bagian dari struktur usaha yang dimiliki oleh pemerintah. ”Jadi sangat tidak lazim jika direksi salah satu bagian usaha negara memiliki gaji lebih tinggi dari gaji kepala negara itu sendiri,” ujarnya.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Taufik mengibaratkan, gaji seorang CEO lebih rendah dibanding gaji yang diterima oleh seorang supervisor di sebuah perusahaan. Dengan komposisi gaji semacam itu, kata dia, tentunya akan menurunkan kewibawaan dari presiden. ”Padahal Presiden yang memiliki legitimasi penuh dari rakyat.”

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, format ulang standar gaji pejabat negara ini akan memungkinkan dipotongnya gaji direksi BUMN. Saat ini gaji BUMN diperkirakan sudah mencapai ratusan juta tiap bulan. Ditambah lagi, fasilitas yang didapatkan direksi BUMN membuat jabatan direksi BUMN sangat difavoritkan.

”Dengan adanya standarisasi gaji ini, diharapkan ada efisiensi dari kebijakan keuangan. Efisiensi ini bukan hanya dengan pemutusan hubungan kerja, melainkan dengan penyesuaian kemampuan bayar pemerintah,” katanya.

Wacana kenaikan gaji pejabat negara ini sangat kontras dengan kondisi perekonimian Indonesia yang kian terpuruk dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar hampir mendekati level 14.500

Dikutip dari detikcom, hingga kamis (17/9/15) rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjelang pengumuman The Federal Reserve (The Fed) soal suku bunga AS. Dolar AS tertinggi pagi ini ada di level Rp 14.458.

dolar AS Kamis (17/9/15) pagi dibuka melemah di posisi Rp 14.401 dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp 14.436.

Tak berapa lama dolar AS kembali menguat, sampai ke titik tertingginya hari ini di Rp 14.458. Menjelang siang ini mata uang Paman Sam bergerak di Rp 14.455.

Rupiah diprediksi masih akan terkena tekanan sampai ada kejelasan dari The Fed. Sepanjang 2015, rupiah sudah jatuh hingga lebih dari 14%. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ustadz Yusuf Supendi Meninggal Dunia

Figure
Organization