Home / Berita / Opini / Buruh Cina di Era Jokowi dan Keresahan Masyarakat

Buruh Cina di Era Jokowi dan Keresahan Masyarakat

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Buruh Cina (konfrontasi.com)
Buruh Cina (konfrontasi.com)

dakwatuna.com – Ada yang menulis tentang fenomena tenaga kerja asing (TKA) di negeri ini. Bahwa kehadiran mereka sudah dimulai sejak zaman Orba. Sehingga tidak adil bila publik menyalahkan rezim Pak Jokowi akan fenomena ini.

Ada dua sebab kehadiran TKA ini. Satu, karena job position yang ada di proyek yang digarap oleh perusahaan asing ini tak bisa dipenuhi dari tenaga kerja Indonesia (TKI).

Dua, karena syarat tercantum dalam kontrak kerjasama atau utang tersebut adalah harus tak hanya mengimport uang dan teknologi dari negara asing namun juga TKA dari sana. Bahkan hingga level unskilled worker yang sejatinya bisa diisi dengan mudah oleh buruh-buruh lokal.

Khalayak ramai memberitakan kekhawatiran akan serbuan TKA dari RRC. Sebagian pihak menertawakan hal ini dengan menyebutkan informasi kehadiran TKA yang memang sudah terjadi sejak zaman Orba tadi hingga hari ini. Dan mengajak masyarakat untuk memaklumi fenomena ini sehingga tak perlu menyalahkan policy rezim pemerintahan hari ini. Bahkan menganggap fenomena kekhawatiran ini sebagai sesuatu yang unfair.

Menurut saya kekhawatiran ini wajar. Banyak proyek direct investment dari pihak asing baik berskema utang atau syirkah yang lebih “ramah”. Ramah dalam banyak hal. Bahkan hingga tidak mensyaratkan pemakaian TKA secara masif hingga level unskilled workers.

Sebut saja Tol Cipali yang didukung oleh lembaga keuangan bernama IIF. Dengan mengadopsi kerangka kerja sustainability dari IFC Performance Standards dan Equator Principles, proyek infrastruktur ini minim menggunakan TKA walau “bohir” proyek ini adalah perusahaan asing.

Bahkan saking ramahnya, tak hanya perkara local labour saja yang diurus, perkara: biodiversity, community health and safety, hingga cultural heritage pun dipelihara sehingga tak ada dampak yang berarti bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Kekhawatiran serbuan TKA ini wajar karena tiga hal. Pertama, daya saing TKI masih dianggap rendah. Namun ini terjadi pada level skilled worker, menengah ke atas. Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah sangat besar dalam hal ini. Apalagi diiringi hadirnya era Masyarakat Ekonomi Asean yang semakin memudahkan TKA asing masuk ke negeri ini dan juga TKI yang bekerja di negara asing.

Dua, disinyalir bahwa bentuk kontrak dengan perusahaan atau lembaga dari RRC berupa kontrak kerjasama atau utang yang mensyaratkan penggunaan TKA secara masif hingga level unskilled workers sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini. Apalagi ditambah banyak pengangguran pada level unskilled worker gegara terpuruknya ekonomi makro akhir-akhir ini.

Tiga. Proyek-proyek pembangunan di negeri ini yang sepertinya “disapu bersih” oleh pihak RRC yang membuat peluang untuk terjadinya pengelolaan proyek yang “ramah” seperti Tol Cipali tadi semakin kecil mendekati nihil. Andai pemerintah memecah pembagian proyek-proyek pembangunan infrastrutktur negeri ini ke banyak pihak, niscaya kita bisa memperoleh peluang hadirnya proyek yang “ramah” itu. Sehingga proyek-proyek pembangunan tidak akan meresahkan rakyat.

Menurutku, jangan anggap remeh fenomena hadirnya TKA dari RRC yang pernah diangkat oleh Majalah Tem** itu. Dampak dari penggunaan migrant labour khususnya TKA sangat besar. Mulai dari influx yang akan membawa ikutan yang negatif (benturan budaya, industri haram, penyakit baru, perubahan struktur sosial lokal, dll…) hingga dampak ekonomi yang lebih luas seperti hilangnya peluang pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dan bisnis lokal. Tentu masih banyak lagi yang belum disebutkan di tulisan ini.

Saya sepakat hari ini dengan kampanye “Selamat datang buruh RRC”. (hatma/dakwatuna)

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Tenaga ahli untuk business sustainability and locak-regional economic development. Saat ini Hatma sedang berkarya di suatu perusahaan minyak & gas nasional untuk mengelola: CSR, social engineering dan keberlanjutan bisnis (business sustainability) di aset-aset milik perusahaan tersebut. Dengan latar belakang Teknologi Pertanian (UGM) dan Magister Teknik Industri (UII), Hatma yang sedang menempuh pendidikan Ekonomi Islam di IOU (Qatar) ini mendapatkan pengakuan sebagai tenaga ahli di bidang Regional Economic Development dari pemerintah Jerman di 2010. Mengkonsentrasikan diri pada isu tentang business sustainability melalui pendekatan social engineering dan community development, pelbagai pelatihan dan sertifikasi baik di level nasional dan internasional telah diikutinya.

Lihat Juga

Cina Panggil Duta Besar Amerika Serikat