dakwatuna.com – Perguruan tinggi negeri masih menjadi magnet simpati sebagian besar siswa setingkat menengah akhir untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya kelak. Latar belakang keluarga mereka bermacam-macam, mulai dari pejabat tinggi setingkat DPR Ri, pengusaha parlente hingga paklek-bulek penjual nasi pun ikut absen menghiasi aneka status keluarga di kolom lembar pendaftaran. Segala macam persiapan strategi dan metode jitu rahasia ramuan bimbel pun mereka jalani demi sebuah posisi panas bertitle mahasiswa PTN.
Menurut sebagian orang, berhasil memasuki PTN memudahkan jalan seseorang untuk meraih kehidupan sukses di masa depan kelak. Meskipun kenyataannya untuk meraih kesuksesan tak musti harus menjadi salah satu lulusan PTN. Sterotipe yang ada di masyarakat akhirnya menjadikan perbincangan seleksi masuk PTN nyaris “lebay” di setiap gerbang pembukaan pendaftaran.
Jalur Perebutan Kursi PTN
Dahulu kita kenal sistem seleksi masuk UMPTN yang bertahan hingga tahun 2011 lalu bermetamorfosis, menyusul dikeluarkannya SK Mendiknas No 173/U/2001 yang mengubah namanya menjadi SPMB. Carut marutnya sistem pertanggung jawaban sistem penerimaan keuangan maupun kesalahpahaman terkait penerimaan dana dari pendaftaran SPMB, mendorong 41 PTN untuk keluar dari sistem penerimaan ala SPMB dan berniat melakukan penerimaan sendiri yang dikelola secara bersama-sama. Akhirnya setelah DIKTI turun tangan, dan melalui proses musyawarah bersama oleh para petinggi perguruan tinggi, dibentuklah sistem penerimaan mahasiswa baru yang dinamakan dengan SNMPTN. Hingga pada akhirnya nama SNMPTN diubah untuk seleksi jalur tulis dengan nama SBMPTN, sedangkan SNMPTN di gunakan untuk istilah jalur undangan (seleksi nilai akademis).
SBMPTN ini sendiri merupakan seleksi masuk PTN umum seperti biasa, yakni menggunakan nilai ujian tertulis yang diselenggarakan serentak oleh semua PTN. Jadi variabel nilai semasa SMA tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan adalah nilai dari hasil ujian tulis masuk PTN yang bisa diraih. SBMPTN dianggap lebih fair oleh sebagian calon mahasiswa karena kompetisi masuk berdasarkan kemampuan yang dimiliki di hari itu yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Selain jalur tertulis di atas masih ada pintu masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur yang mengedepankan “kontes” adu kuat nilai yaitu PMDK, PBUD, jalur SNMPTN. Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya, SNMPTN memiliki mekanisme seleksi calon mahasiswa PTN berdasarkan nilai rapor, nilai ujian Nasional (UN) dan prestasi siswa selama SMA/SMK/MA. Sesimpel itukah? Tentu tidak. Variabel penilaian SNMPTN sendiri juga kurang diketahui khalayak umum. Seperti indeks sekolah, prestasi alumni dan lainnya. Sedangkan dengan SBMPTN, walaupun hanya memiliki perbedaan satu huruf dari SNMPTN, tetapi memiliki perbedaan yang sangat jauh. Sebenarnya sama-sama fair antara SBMPTN dengan SNMPTN. Namun di dalam SNMPTN sulit mendapatkan prediksi mengenai lawan dan target yang harus dicapai untuk mengalahkan lawan.
Jalur tertulis pun masih memiliki bentuk lain, namun jalur ini memiliki cita rasa sama tapi beda seperti SBMPTN, yaitu seleksi jalur lokal universitas. Mengapa dikatakan memiliki citarasa sama tapi beda? Ya karena memang kondisi di jalur lokal sarat dengan aroma komersialisasi biaya. Segelintir universitas negeri bahkan masih ada yang mewajibkan calon mahasiswa untuk membayar “ekor pelicin” berkedok peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan seperti uang gedung, partisipasi penyediaan fasilitas kampus, biaya praktikum laboratorium dan lain sebagainya. Meskipun di era UKT praktek tersebut telah dilarang namun masih banyak universitas negeri yang tetap bandel melakukannya. Lalu, untuk harga persemesterannya? Jangan ditanyakan lagi sebagian besar mereka yang masuk melalui jalur lokal, rata-rata mendapatkan grade berbiaya UKT tinggi di kelasnya.
Praktek Ketidakjujuran yang Menyertainya
Gelombang perbincangan mengenai pendaftaran PTN selalu heboh menyaingi isu korup yang terjadi di negeri ini. Lumayan lah mumpung ada waktu tenggat sela untuk bernafas lega mengistirahatkan urat syaraf telinga dari berita korupsinya. Kesempatan itu juga bisa jadi merupakan momen aji mumpung untuk melancarkan modus usaha baru, yakni memPHPkan calon mahasiswa baru. Tentu ujung-ujungnya praktek korup yang dilakukan “joki berdasi” ini adalah mendagangkan jatah kursi jurusan favorit. Siapa yang cepat dia dapat! begitulah kira-kiranya.
Di kancah jalur masuk SNMPTN yang notabenenya jalur seleksi nilai rapot pun tak jauh beda kondisi nya dengan kecurangan yang terjadi di seleksi melalui jalur “kenalan” joki berdasi. Kali ini pelakunya adalah oknum guru di sekolah yang melakukannya. praktek mark up nilai siswa dengan atau tanpa uang pelicin menjadi isu tak terenedus bagai “jalan tikus” yang luput dari pengawasan. Terkadang hal tersebut di lakukan bertujuan untuk bersaing melalui adu gengsi yang terjadi antar sekolah guna meraih title kebanggaan. Kebanggaan tersebut terukur dari seberapa banyak jumlah alumnus yang berhasil menembus Perguruan Tinggi Negeri di indonesia. Agaknya slogan berlomba-lomba dalam kebaikan tercemari oleh praktek hitam institusi pendidikan demi adu gengsi nama besar ini.
Tak hanya itu, praktek ketidak jujuran yang mewarnai seleksi masuk perguruan tinggi negeri juga terjadi di tingkat bisnis joki peserta. Praktek perjokian di arena SBMPTN seperti yang terjadi di makasar menggunakan modus penggantian peserta. Salah satunya joki bernama Asriyani, yang melakukannya dengan dalih menggantikan peserta lain yang tengah sakit. Masih di daerah yang sama kecurangan SBMPTN juga di lakukan salah satu peserta menggunakan ponsel berbentuk jam pintar masih di daerah yang sama (tribuntimur.com).
Permasalahan Sosial yang Menyertai
Pesona perguruan tinggi negeri memang memiliki pesona tersendiri bagi mereka yang menyandang predikat siswa sma,smk, ataupun smk. Harapan agar menjadi bagian di dalamnya amat kuat guna menjadi tempat bernaungnya kelak agar mereka dapat memunculkan sebuah harapan dalam diri tentang cita dan impian kelak aminn!!. Sebuah institusi yang bernamakan PTN ini bukan cuma tentang cita-cita dari para siswa namun terselip pula unsur prestise identitas maupun pelarian. “daripada nganggur” di rumah di suruh emak-emak galak ngulek sambel petis sambil striptis, mending duduk diam dengarkan di dalam bangku kuliah, begitulah kira-kiranya.
Ajang berpamer ria melalui selfie di lokasi universitas pun dilakukan, bahkan belum tentu diterima masuk pun segelintir calon mahasiswa baru berbondong-bondong untuk berselfie ria agar hasil jepretannya bisa dipajang di jejaring sosial yang mereka miliki. Harapan untuk mendapatkan komentar maupun like nampaknya masih menjadi budaya di era moderen ini. Atau status bernada “at, at, at…” tak jarang populer guna menunjukkan bahwa dia sedang berplesiran di universitas tertentu.
Kembali ke Hakikat pendidikan
Pendidikan adalah jalan menuju peningkatan kualitas umat manusia yang akan memapankan kehidupan dengan jalan keterdidikan. Lembaga pendidikan seyogyanya tidak menjadi ajang prestise tertentu melainkan tempat untuk menimba ilmu pengetahuan yang pada nantinya digunakan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.
Hakikat pendidikan itu, tidak cukup mengajarkan kita untuk harus menghormati perbedaan, tanpa benar-benar tau mengapa kita harus menjunjung tinggi, dan mengkolaborasikan keindahan di dalam perbedaan yang ada. Pendidikan tidak mengajarkan manusia untuk menjadi seorang robot, namun menjadi manusia yang tau akan mimpi-mimpinya dan mau untuk memperjuangkannya. Pendidikan bukanlan sumber ketakutan dan tekanan hingga mematikan imajinasi anak, namun dia adalah perantara dan simbol kebangkitan suatu peradaban bangsa.
Manusia banyak belajar dari pengalaman tapi kadang terlupa untuk belajar dari kebenaran. Kebebasan berekspresi adalah hak bagi setiap manusia, namun keadilan dalam bingkai kebenaran adalah hak mutlak bagi setiap insan yang memanusiakan manusia.