Home / Berita / Opini / Demokrasi vs Pasal Penghinaan Presiden

Demokrasi vs Pasal Penghinaan Presiden

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (YouTube)
Ilustrasi. (YouTube)

dakwaatuna.com – Indonesia dalam masa perkembangannya telah menentukan untuk menggunakan sistem demokrasi, hal ini mungkin dipengaruhi oleh banyaknya negara-negara di dunia yang menggunakan demokrasi sebagai dasar negara pasca perang dunia ke II. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 menyimpulkan “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”[1]

Demokrasi yang dianut oleh Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam menganut sistem demokrasi, ciri yang paling khas adalah tercantumnya sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dalam Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menganut sistem konstitusional, yakni pemerintahan yang berdasarkan pada dasar-dasar hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan yang tidak terbatas. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Indonesia yang menganut sistem konstitusional dalam demokrasinya melahirkan dampak “rule by the people” (Rakyat yang berkuasa), namun dampak ini baru benar-benar terasa oleh rakyat sejak tahun 1998 atau pasca reformasi. Tujuh belas tahun rakyat Indonesia merasa benar-benar leluasa dalam mengkritik dan berekspresi mengeluarkan pendapat serta opininya terhadap pemerintahan. Hal ini kemudian melahirkan dua sisi, positif dan negatif. Positifnya adalah rakyat bebas berpendapat, nilai-nilai demokrasi secara luas benar-benar dirasakan oleh rakyat, dan negatifnya adalah ketidakterbatasan rakyat dalam mengkritik pemerintah melahirkan muatan-muatan penghinaan dan penistaan terhadap pemerintahan “jika pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tidak mewakili rakyat, atau minimal dari janji yang dulu dikampanyekan hanya beberapa saja yang terpenuhi atau bahkan tidak sedikitpun janji yang dipenuhi”.

Presiden Indonesia Joko Widodo saat ini banyak sekali menerima kritikan-kritikan kasar bersifat penghinaan dari banyaknya masyarakat Indonesia yang merasa sangat tidak puas dengan gaya kepemimpinannya. Dengan kondisi seperti ini Jokowi mengambil tindakan untuk memasukan kembali muatan Pasal 263 dan 264 tentang Penghinaan Presiden dalam revisi KUHP. tentu saja hal ini melahirkan dampak penolakan dari banyak pihak. Pada dasarnya pasal penghinaan presiden akan menciderai hak-hak rakyat dalam berdemokrasi, bahkan Indonesia mungkin akan kembali pada zaman orde baru di mana setiap orang yang menghina presiden akan ditangkap dan dipidanakan. Ada juga yang berpendapat bahwa pasal penghinaan presiden akan menjadi pasal karet yang dapat menjerat siapa saja yang dianggap memuat unsur penghinaan terhadap presiden.

Perubahan pasal penghinaan presiden dari delik umum menjadi delik aduan bahkan tidak akan berpengaruh apapun, perbedaannya dulu pada zaman orde baru pasal 263 KUHP adalah delik umum sehingga siapa saja yang menghina presiden dapat langsung ditangkap dan dipidanakan, sekarang pasal 263 ditambah pasal 264 oleh Jokowi diajukan agar kembali dimuat dalam KUHP dengan catatan diubah menjadi delik aduan, artinya orang yang menghina presiden tidak dapat langsung ditangkap dan dipidanakan begitu saja, namun pihak berwajib harus menunggu laporan terlebih dahulu sehingga kemudian dapat menangkap dan memidanakan pelaku.

Pada dasarnya langkah yang diambil Jowoki adalah haknya sebagai Kepala Negara, namun yang perlu dipertimbangkan adalah apakah langkah tersebut langkah yang tepat atau justru terkesan langkah yang subjektif untuk kepentingan diri pribadi presiden? Jika melihat kondisi sosial dan kinerja Jokowi sebagai Presiden saat ini, justru langkah memasukan kembali muatan pasal penghinaan presiden dalam KUHP adalah langkah yang sangat tidak tepat untuk membungkam kritikan rakyat terhadap presiden. Banyak sekali kajian-kajian kenegaraan yang berpendapat kinerja Pak Jokowi sebagai presiden sangat tidak maksimal, sehingga melahirkan ribuan kritik pedas dari masyarakat. Rakyat dalam hal ini juga tidak dapat dibenarkan, seorang rakyat yang memegang teguh konsep Demokrasi Pancasila akan menempuh jalur edukatif dalam menyampaikan opininya terhadap pemerintahan. Penghinaan dan penistaan terhadap Presiden bukanlah jalur edukatif dalam menyampaikan kritikan, namun hal itu dapat menjadi jalan terakhir jika pemerintah sudah menganut sistem absolutivisme (Kekuasaan Penuh), selama pemerintah menjalankan sistem rule by the people maka seharusnya masyarakat dapat lebih edukatif dalam menyampaikan kritikannya.

Pada dasarnya dalam sistem demokrasi sangat mustahil pemerintah dapat melepaskan diri dari kritikan rakyat. Pengambilan langkah mengembalikan muatan pasal penghinaan presiden ke dalam KUHP terkesan langkah yang subjektif, karena kritikan dan penghinaan tidak hanya ditujukan terhadap presiden. Wali Kota Bandung yang digemari oleh mayoritas masyarakat Bandung sempat beberapa kali mendapatkan kritikan keras dari beberapa elemen masyarakat di kota Bandung, artinya bukan hanya presiden yang mendapatkan kritikan dan penghinaan, namun hampir seluruh pejabatpun sempat mendapatkan kritikan dan penghinaan. Seharusnya langkah yang diambil Jokowi adalah mengevaluasi kerjanya selama ini sebagai seorang Presiden, mengukur sejauh mana keberhasilan-keberhasilan yang diraih dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintahan yang baik akan melahirkan masyarakat baik, dan pemerintahan yang buruk akan menuai banyaknya kritik dan penghinaan dari masyarakatnya.

Catatan Kaki:

[1] Prof. Miriam Budiardjo Dasar-dasar Ilmu Politik, hal: 50

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Zamzam Aqbil Raziqin
Advokat pada LBH Persis

Lihat Juga

Mengenang 2 Tahun Upaya Kudeta Militer di Turki: Sebuah Titik Balik