Topic
Home / Berita / Nasional / Gubernur Basuki Bolehkan PNS DKI Poligami

Gubernur Basuki Bolehkan PNS DKI Poligami

Ilustrasi poligami (islammemo.cc)
Ilustrasi poligami (islammemo.cc)

dakwatuna.com – Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membolehkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahannya untuk berpoligami. Menurutnya itu adalah hak seseorang, bahkan dalam agama juga diperbolehkan.

“Boleh poligami asalkan berani. Saya tidak mau campur urusan orang, selama istrinya nggak ngadu,” kata Ahok dengan santai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/8/15) seperti dikutip dari ROL.

Basuki mempertimbangkan kebijakan poligami akan diberlakukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun ia mengaku tidak akan mengurusi hal semacam itu selama istri tidak merasa keberatan. Jika ada surat keberatan dari pasangan yang diadukan ke Pemprov baru pihaknya akan menindaklanjuti.

Sebagaimana diberitakan kompas.com, Kementerian Pertahanan telah menerbitkan surat edaran terkait pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya yang berpoligami. Di dalam surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu, terdapat aturan PNS boleh berpoligami dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan surat yang beredar di jejaring sosial, surat itu berjudul “Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan”. Di dalamnya terdapat sejumlah pemaparan rinci soal syarat-syarat PNS pria berpoligami.

 

Pertama, tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Kedua, harus memenuhi salah satu syarat alternatif, di antaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan istri tak dapat memiliki keturunan.

Ketiga, PNS pria yang berniat melakukan poligami itu harus memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya.

Surat edaran tersebut langsung menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Djundan Eko sudah menjelaskan terkait surat edaran ini.

“Ini sebetulnya menekankan ulang agar pegawai kami tidak berpoligami, karena jika mau berpoligami itu syaratnya sangat berat,” kata Djundan seperti dilansir dari RMOL.

Dia mengungkapkan, surat edaran ini keluar lantaran tren pelanggaran yang dilakukan pegawainya soal poligami ataupun poliandri meningkat tahun 2009-2014. Bahkan, disebutkannya, tak sedikit yang sudah dihukum berat hingga dipecat karena melanggar. “Makanya karena ada peningkatan itu kami perhatikan ini perlu diatur. Sulit untuk memenuhi persyaratan itu. Saya pastikan ini penekanan ulang sebenarnya agar tidak berpoligami,” tegas Djundan. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Kisah Nyata: Mualaf di Persimpangan Syariat-Nya

Figure
Organization