Home / Berita / Nasional / Terkait Pasal Penghinaan, Pakar Hukum: Presiden Harus Berjiwa Besar Terima Kritik

Terkait Pasal Penghinaan, Pakar Hukum: Presiden Harus Berjiwa Besar Terima Kritik

Presiden Jokowi berencana memasukkan pasal pnghinaan presiden dalam revisi KUHP. (aktualpost.com)
Presiden Jokowi berencana memasukkan pasal pnghinaan presiden dalam revisi KUHP. (aktualpost.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Rencana pemerintah untuk memasukkan lagi pasal-pasal penghinaan presiden ke dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus menuai kontroversi.

Pakar hukum Todung Mulya Lubis angkat bicara terkait kontroversi akan dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya seorang presiden harus berjiwa besar serta berlapang dada.

“Presiden harus menunjukkan jiwa besar terima kritik, ledekan, sinisme dan juga pencemaran,” kicau Todung di akun Twitter pribadinya @TodungLubis seperti dikutip dari republika.co.id, Sabtu (8/8/15).

Jangan sampai, sambung Todung, pemimpin negara menganggap segala kritikan dan yang tersebut di atas merupakan tindak pidana penghinaan.

Sebelumnya, senada dengan Todung, Peneliti sekaligus Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, mengatakan bahwa dengan mempertahankan pasal-pasal penghinaan Presiden ke Revisi KUHP, pemerintah mengajarkan hal yang tidak baik pada masyarakat.

“Selama ini pemerintah bilang, kita hormati keputusan pengadilan. Pengadilan sudah memutuskan bahwa pasal-pasal penghinaan presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kalau pemerintah tetap ngotot berarti pemerintah sendiri yang mengajarkan untuk jangan patuh pada keputusan pengadilan,” kata Anggara dikutip dari bbc indonesia.

Keputusan pengadilan yang dimaksud adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 yang membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden sehingga hilang dari KUHP.

Seperti diberitakan kompascom, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan bahwa, pengajuan pasal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya dan dia hanya melanjutkannya saat ini.

“Itu juga pemerintah yang lalu usulkan itu dan ini dilanjutkan dimasukkan lagi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

Dalam Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 yang disiapkan pemerintah, disebutkan bahwa “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV“.

Dalam ayat selanjutnya ditambahkan, “Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri“.

Menurut Jokowi, pasal itu ada untuk melindungi presiden sebagai simbol negara. “Kalau kita lihat di negera yang lain, sebagaisymbol of state itu ada semuanya. Tapi, kalau di sini inginnya tidak, ya terserah nanti di wakil-wakil rakyat,” ucap dia. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Rekonsiliasi Tidak Gratis, Israel Jamin Keamanan Arab Terhadap Ancaman Iran

Figure
Organization