DPR: Dari Pada Urusi Kaset Pengajian, JK Lebih baik Urusi Fakir Miskin

dakwatuna.com – Jakarta.  Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan memelihara fakir miskin adalah amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945, oleh karena itu lebih baik pemerintah membentuk tim pemantau fakir miskin daripada pemantau kaset pengajian di masjid-masjid.

“Memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan oleh negara. Sementara, memantau kaset pengajian di masjid tidak ditemukan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Saleh Daulay seperti dikutip dari antaranews.com, Sabtu (25/7/15).

Saleh mengatakan bila negara tidak memantau dan memelihara fakir miskin, maka bisa disebut melanggar konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kalau kaset pengajian di masjid biarlah diurus oleh marbot atau takmir masjid,” ujarnya.

Sebelumnya kompas.com memberitakan bahwa Wapres Jusuf Kalla telah membentuk Tim Pemantau Suara Kaset Pengajian di masjid-masjid. JK berharap pemutaran kaset ini bisa lebih ditertibkan

Melalui tim ini, Kalla menghimpun fakta di lapangan untuk mengukur tingkat kebisingan suara kaset pengajian tersebut. Pengajian di masjid akan diatur lebih jauh agar tidak saling tumpang tindih antara masjid satu dan yang lainnya.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini juga mengatakan belum ada bukti bila kaset pengajian dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial. Informasi mengenai insiden di Tolikara, Papua pun masih simpang siur, bahkan ada yang berpendapat bukan karena pengeras suara masjid.

“Terlalu merepotkan kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla mengurusi kaset pengajian. Masih banyak urusan lain yang lebih mendesak dan yang lebih penting,” tuturnya.

Saleh mengatakan isu penanggulangan kemiskinan lebih mendesak daripada kaset pengajian dan pengeras suara masjid. Karena itu, sebaiknya Wakil Presiden lebih fokus menangani peningkatan kinerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Apalagi, tim itu berada di bawah kantor Wakil Presiden. Selain itu, soal kemiskinan bukan hanya terkait satu agama tertentu, tetapi juga terkait dengan seluruh anak bangsa,” katanya. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi