Home / Berita / Daerah / Pengamat LIPI Kritik Ahok yang Sibuk Kumpulkan KTP Tapi Kinerjanya Hanya Umbar Amarah

Pengamat LIPI Kritik Ahok yang Sibuk Kumpulkan KTP Tapi Kinerjanya Hanya Umbar Amarah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (liputan6.com)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (liputan6.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok dinilai  hanya membuat gaduh serta mengumbar amarah dalam menjalankan kepemimpinannya di DKI Jakarta. Untuk itu Siti meminta Ahok untuk mengkoreksi kinerja pemerintahannya. Bukan disibuki untuk mengumpulkan KTP demi kepentingan Pilkada DKI 2017.

“Setiap Pilkada adalah koreksi terhadap pemerintah sebelumnya, bukan gaduh doang, umbar-umbar marah doang,” kata Zuhro kepada inilah.com, di Jakarta, Sabtu (25/7/215).

Sebab, kata Zuhro, saat memasuki masa tahapan Pilkada, yang ditanyakan masyarakat terhadap calon incumben adalah kinerja yang sudah dilakukan. Misalnya, soal kemacetan dan banjir yang belum bisa teratasi hingga saat ini.

“Yang ditanya masyakarat nanti sebagai incumben itu adalah kerja mu mana selama ini, harusnya kinerja jadi fokus, ini yang harus dipertanyakan termasuk dana ngga terserap dengan baik, menurut saya apa yang berubah,” tandasnya.

Saat ini relawan Ahok yang tergabung dalam ‘Teman Ahok’ kini sedang bergerilya mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI untuk digunakan sebagai syarat bagi Ahok untuk maju dari jalur perseorangan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Teman Ahok sudah mulai membuka posko-posko di beberapa pusat perbelanjaan dan mal untuk menggalang dukungan KTP terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) guna maju sebagai calon gubernur DKI 2017 lewat jaur independen.

Dikutip dari viva.co.id, Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa calon perseorangan yang hendak mengikuti pilkada dalam rangkaian pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2018 harus memenuhi persentase jumlah dukungan tertentu yang disesuaikan jumlah penduduk di provinsi daerah yang akan dipimpinnya.

Jika DKI Jakarta yang memiliki penduduk di kisaran 10 juta jiwa, terikat oleh peraturan yang tertera dalam Pasal 9 ayat (c) dari PKPU itu yang mempersyaratkan bahwa jumlah dukungan yang harus dikumpulkan pasangan calon yang bersangkutan sebelum dapat melaju dalam pilkada adalah sedikitnya 7,5 persen. Jadi untuk maju dalam Pilkada DKI 2017, sedikitnya Ahok harus mengumpulkan 750.000 KTP warga DKI. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Tiga Inovasi ini Yang Menjadikan Pemprov Jabar Memiliki Kinerja Terbaik di Tanah Air

Organization