Home / Berita / Daerah / Minta SKB 2 Menteri Dicabut, DPRD: Ahok Harus Lihat Perda Dulu

Minta SKB 2 Menteri Dicabut, DPRD: Ahok Harus Lihat Perda Dulu

Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. (citraindonesia.com)
Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. (citraindonesia.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi menyarankan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melihat Peraturan Daerah terlebih dahulu sebelum meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri terkait pembangunan rumah ibadah, dicabut.

Sanusi mengatakan setiap pembangunan rumah ibadah harus sesuai dengan peruntukkannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi.

“Kita gak bicara SKB, Pak Ahok harus bicara bahwa dia sendiri pada 2014 yang mengajukan Perda terhadap RDTR no 1 tahun 2014. Jelas disitu tidak boleh ada perubahan peruntukan,” ujar Sanusi, dikutip dari republika.co.id, Sabtu (25/7/15).

Sebelumnya Ahok menduga bahwa banyaknya rumah ibadah tanpa surat izin  diduga karena salah satu pasal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri nomor 8 dan 9 Tahun 2006. (baca: Banyak Rumah Ibadah Tanpa Izin, Ahok Minta SKB 2 Menteri Dicabut)

SKB 2 Menteri itu, menurut Ahok, bertentangan dengan UUD 1945. Karenanya, kata Ahok, sudah saatnya SKB 2 Menteri itu dicabut dan tak lagi dipakai.

Hal ini ramai diperbincangkan sehubungan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan membongkar Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di wilayah Jatinegara, Jakarta.

Hari ini, Sabtu (25/7/15), pengurus dan jemaat membongkar sendiri bangunan GKPI Jatinegara karena memang belum mengantongi izin sebagai rumah ibadah. (baca: GKPI Jatinegara Dibongkar, Jemaat Akan Tetap Menggunakannya Sebagai Tempat Beribadah)

Dalam SKB diatur mengenai keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

“Kalau pun SKB dipermudah, atau gak ada sekalipun. Tapi kalau peruntukan tidak sesuai ya gak boleh. Yang paling dilihat Perda RDTR, karena Pemda pegang itu,” kata Sanusi.

Ia melanjutkan payung hukum pembangunan di Jakarta sendiri ada dua macam. Yang pertama mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan yang kedua turunannya yakni RDTR. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Keluarga Cabut Banding Vonis Ahok, Apa Alasannya?

Organization