dakwatuna.com – Jakarta. Sebulan terakhir ini, kita dikagetkan oleh beberapa kejadian intoleransi yang berpotensi memicu konflik horizontal di tanah air. Beberapa di antaranya ialah pembakaran mushola di Tolikara, Papua dan gesekan massa di Bitung, Sulawesi Utara.
Hasil kajian dan analisis Biro Kontra Operasi Korps Pasukan KAMMI (KOPASKAM) mensinyalir kejadian semacam itu adalah bagian dari operasi intelijen asing. Sehingga, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan ketidaktegasan sikap pemerintah dalam menyikapi kasus SARA tersebut.
“KAMMI menilai pembakaran masjid adalah tindakan terorisme yang disusupi separatisme dan harus segera ditangkap dan ditindak pelakunya,” tegas Iskandar, Komandan Pusat KOPASKAM.
Dugaan adanya operasi intelijen itu, lanjut Iskandar, bisa jadi disebabkan oleh perubahan geopolitik dunia dalam perebutan sumber daya. “Kondisi ekonomi lemah sangat diinginka oleh kekuatan asing untuk menganeksasi sumber daya dan politik Indonesia. Kuat dugaan operasi intelijen yang memecah belah bangsa, seperti kasus Tolikara ini, melibatkan Israel, Australia, China, dan Amerika,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana, turut mendesak BIN dan TNI agar segera mengambil inisiatif kontra-intelijen di tengah lemahnya kepemimpinan nasional saat ini.
“Kewaspadaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam jihad mempertahankan NKRI dari ancaman kekuatan asing yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita bisa mencontoh bagaimana dulu Rasulullah mempertahankan Madinah dari koalisi penjajah asing dalam Perang Khandaq,” tutupnya. (sbb/dakwatuna)