Topic
Home / Berita / Nasional / DPD RI: Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin Papua Selalu Bergolak

DPD RI: Ada Pihak Tak Bertanggung Jawab yang Ingin Papua Selalu Bergolak

Fahira Idris, Anggota DPD periode 2014-2019 asal DKI Jakarta (indopos.co.id)
Fahira Idris, Anggota DPD periode 2014-2019 asal DKI Jakarta (indopos.co.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Insiden penyerangan jamaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara saat Idul Fitri sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal masyarakat Papua terkenal sangat toleran terlebih dalam beragama. Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua terus bergolak.

 

“Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat penyerangan. Otak dibalik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (20/7).

 

Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi dengan pendekatan keamanan manusia (human security), akibatnya apapun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan. Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan separatis.

 

Padahal, untuk peristiwa Tolikara benih-benih akan terjadi insiden sudah terpampang nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

 

“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya,” tukas Fahira.

 

Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan ini mendesak pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikara kepada masyarakat Indonesia.

 

“Himbauan agar masyarakat terutama umat muslim menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan,” tegas Fahira. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

DPD Minta Kemdikbud Evaluasi Berbagai Kendala UNBK SMK

Figure
Organization