Topic
Home / Berita / Nasional / Komisi II dan KPU Sepakat Libatkan Penegak Hukum Terkait Temuan BPK

Komisi II dan KPU Sepakat Libatkan Penegak Hukum Terkait Temuan BPK

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, DR. H. Sa'duddin, MM. (majalahintajiyah.blogspot.com)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, DR. H. Sa’duddin, MM. (majalahintajiyah.blogspot.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Saduddin menyatakan Komisi II dan KPU sepakat melibatkan aparat penegak hukum terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran Pemilu tahun 2013-2014 yang terindikasi pidana.

“Komisi II dan KPU sepakat segera melibatkan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Saduddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dalam siaran pers yang diterima dakwatuna.com, Jumat (3/7).

Hal ini merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dan KPU, Kamis (2/7). “Kita sudah meminta KPU untuk mengantisipasi sejak awal apabila ada anggota KPU daerah yang tersangkut kasus hukum tersebut,” kata Saduddin yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Saduddin menuturkan hasil audit BPK yang mengindikasikan ketidakpatuhan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan pemilu sebesar Rp 334 miliar dan KPU baru menyelesaikannya sebesar 80 persen. “Terdapat 20 persen dari Rp 334 miliar atau senilai Rp 80 miliar ýang belum diselesaikan,” ungkapnya.

Saduddin mengatakan KPU diberikan waktu 60 hari untuk memberikan laporan tindak lanjut ke BPK, lalu BPK diberi waktu 30 hari untuk mempelajari laporan tindak lanjut KPU tersebut. Selanjutnya diserahkan catatan BPK terhadap tindak lanjut itu kepada KPU. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Nissa Sabyan Semakin Bersemangat Jadi Duta Kemanusiaan

Figure
Organization