Topic
Home / Berita / Nasional / Mudik dengan Mobil Dinas, Menteri Yuddi: Hanya Jokowi-JK yang Bisa Rubah Kebijakan Saya

Mudik dengan Mobil Dinas, Menteri Yuddi: Hanya Jokowi-JK yang Bisa Rubah Kebijakan Saya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Yuddy Chrisnandi.  (liputan6.com)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Yuddy Chrisnandi. (liputan6.com)

dakwatuna.com – Jakarta. ┬áKebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Yuddy Chrisnandi yang mengizinkan pegawai pemerintahan untuk menggunakan mobil dinas untuk mudik menuai polemik dari berbagai kalangan.

Namun pro dan kontra yang ada tidak akan mengubah kebijakan Yuddy, karena itu merupakan diskresi (keringanan) untuk pegawai rendah berkeluarga yang kesulitan menghadapi mudik tahun ini. Yuddy hanya akan menarik diskresi tersebut bila Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turun tangan langsung menegurnya.

“Yang bisa mengubah kebijakan saya hanya perintah Presiden atau Wakil Presiden,” kata Yuddy kepada detikcom di kediamannya, Jl Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015), seperti dikutip dari detikcom.

Menurut Yuddi, sejauh ini Jokowi-JK tak menegurnya. Lagipula tak semua kebijakan menteri harus atas seizin langsung Jokowi-JK.

“Tidak semua masalah dan kebijakan harus minta izin dari Presiden, sejauh masih berada dalam tugas dan kewenangan. Ini kan masih dalam koridor tugas kementerian saya,” tutur Yuddy.

Meski demikian, Yuddy akan selalu patuh terhadap perintah Jokowi-JK. Bila ada kebijakan baru dari Jokowi-JK maka Yuddy bersedia meralat kebijakannya itu.

“Tapi kalau dianggap keliru oleh Presiden dan Wakil Presiden, pasti saya akan tunduk pada perintah Presiden dan Wakil Presiden,” tuturnya.

Kebijakan Yuddy sendiri memang bertentangan dengan Peraturan Men PAN tahun 2005. Namun Yuddy menyatakan untuk kondisi musim mudik tahun ini, keringanan penggunaan mobil dinas perlu diberikan karena kondisi ekonomi cukup berat. Itu berdasarkan alasan kemanusiaan.

Pro dan kontra juga datang dari kepala daerah. Ada kepala daerah yang mengikuti kebijakan tersebut tetapi ada pula yang tidak. (baca: Inilah Beragam Sikap Pejabat Menyikapi PNS yang Mudik dengan Mobil Dinas).

Salah satunya datang dari Pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno juga mengizinkan pegawai negeri sipil dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

Sementara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melarang PNS DKI menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran dan menyarankan agar menggunakan angkutan umum seperti kereta api, pesawat, bus atau kapal laut. Menurutnya, kebijakan itu juga sudah diberlakukan pada musim mudik Lebaran tahun lalu. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Antrean Panjang Kendaraan Terjadi di Jalur Brebes-Tegal

Figure
Organization