dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Musim mudik tahun ini, ada angin segar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak melarang PNS dan pejabat negara menggunakan mobil dinasnya dipakai dalam mudik lebaran.
Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan, ada beberapa syarat bagi PNS dan pejabat negara yang ingin menggunakan mobil dinasnya dalam bermudik. Menurutnya, asalkan PNS dan pejabat tersebut tidak memiliki mobil pribadi atau kendaraan pribadinya tidak layak pakai untuk perjalanan mudik.
Selain itu, PNS dan pejabat negara tersebut harus menanggung bensin dengan uang pribadi, jika ada kerusakan maka diperbaiki dengan biaya pribadi, dan yang paling penting mendapat persetujuan dari pihak kantor masing-masing, serta tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan selama penggunaan mobil dinas dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Catatan tersebut didasarkan pada aspek keadilan dan kemanfaatan dengan tanpa mengesampingkan norma-norma,” ujar Herman seperti yang dilansir liputan6.com, Sabtu (27/6).
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengimbau para pejabat agar tidak menggunakan mobil dinasnya dalam bermudik.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo, di Jakarta, Jumat (26/6). Menurutnya, mobil dinas adalah aset negara yang penggunannya untuk kepentingan tugas, bukan kepentingan pribadi.
“Jangan sampai properti negara yang seharusnya digunakan kepentingan tugas, dipakai untuk kepentingan pribadi,” kaya Johan, seperti yang dilansir cnnindonesia.com, Jumat (26/6). (abr/dakwatuna)
Redaktur: Abdul Rohim
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Abdul Rohim
