Topic
Home / Berita / Nasional / DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Hapus Pajak Penghasilan 36 Juta per tahun

DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Hapus Pajak Penghasilan 36 Juta per tahun

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam. (IST)
Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam. (IST)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Muharram, mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal tersebut sebagaimana disampaikan dirinya saat menanggapi rencana Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Kamis (25/6)

Sebagaimana diketahui, PTKP merupakan batas minimal penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh), yang termuat dalam Pasal 21. Dengan kebijakan ini maka besaran PTKP wajib pajak orang pribadi naik dari 24,3 juta rupiah menjadi 36 juta rupiah per tahunnya

Anggota Legislatif dari Komisi Daerah Pemilihan III (Kota Bogor dan Cianjur) tersebut menambahkan, setidaknya, ada dua alasan mengapa kebijakan tersebut patut didukung

“Pertama, kebijakan ini dapat menggenjot perekonomian kita yang sedang lesu. Di tengah perlambatan ekonomi, yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan fiskal ekspansif baik itu subsidi, pemotongan pajak, maupun cash transfer,” kata Ecky, dalam siaran persnya kepada dakwatuna.com, Jumat (26/6).

Sehingga, Ecky berharap, dengan kenaikan PTKP maka daya beli rumah tangga akan meningkat sehingga menggenjot konsumsi, dan berdampak pada sektor riil bisa bergairah kembali.

Alasan kedua, tambahnya, efek distribusi dari kebijakan ini akan berpihak kepada masyarakat kecil atau wong cilik. Pemerintah, menurutnya, sudah melakukan tindakan yang sudah seharusnya untuk mengurangi pajak masyarakat yang berpenghasilan rendah

“Sudah seharusnya pajak yang dikurangi adalah pajaknya masyarakat berpenghasilan rendah, bukan pajaknya orang kaya. Pemerintah harus konsisten dengan janji nawacita-nya di mana salah satunya adalah memperkecil Gini ratio atau kesenjangan,” ujar Aleg PKS kelahiran 46 tahun silam tersebut.

Meskipun demikian, Ecky tetap mengingatkan pemerintah untuk tetap hati-hati dalam menentukan kebijakan fiskalnya yang bersifat ekspansif ini. Yang paling penting, menurutnya, pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan yang jelas keberpihakannya

“Namun demikian, pemerintah tetap harus berhati-hati, jangan terlalu jor-joran dalam kebijkan ekspansi fiskalnya sehingga defisit membengkak. Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan. Dan tentu saja yang paling penting adalah harus pandai dalam menentukan prioritas serta jelas keberpihakannya,” tutup Ecky. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization