Topic
Home / Berita / Opini / Antara Jokowi dan Dahlan Iskan

Antara Jokowi dan Dahlan Iskan

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 1,063 triliun.  (okezone.com)
Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 1,063 triliun. (okezone.com)

dakwatuna.com – Dalam satu pekan ini kita cukup dihebohkan pemberitaan tentang persitiwa yang dialami oleh dua tokoh yang berpengaruh di Indonesia, dua tokoh itu bernama Jokowi dan Dahlan Iskan. Siapa yang tidak mengenal Jokowi? Sebagai orang nomor satu di negeri ini, sudah pasti publik mengenalnya. Siapa yang tidak kenal Dahlan iskan? Sebagai bos media besar bernama jawa pos, dan pernah menjadi menteri BUMN pada masa pemerintahan SBY, tentu banyak publik mengenalnya. Apalagi, menjelang Pilpres 2014 lalu namanya sempat digadang-gadang sebagai calon presiden.

Kedua tokoh inilah yang sedang menjadi sumber pemberitaan dengan kasus yang sama-sama terkait dengan kedudukannya sebagai pemimpin anak buah. Walau sama-sama sebagai pemimpin ketika masalah itu terjadi, namun penyikapan dari kedua tokoh itu bisa dibilang berbeda. Bagaimana perbedaannya?

Presiden Joko Widodo sedang ramai diberitakan baik di media mainstream maupun di media sosial, lantaran kesalahannya menyebutkan tempat kelahiran Bung karno. Saat menghadiri peringatan puncak Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015), dalam pidatonya Jokowi menyebut Bung karno dilahirkan di Blitar, padahal kenyataannya sang proklamator itu dilahirkan di Kota Surabaya.

“Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, bapak bangsa kita, Bung Karno hati saya selalu bergetar. Getaran ini senantiasa muncul karena di kota ini, kita secara bersama-sama menghayati, semangat yang bersumber pada ide dan gagasan besar bung Karno,” kata Jokowi dalam pidatonya itu.

Publik pun bereaksi. Kenapa hal mendasar yang seharusnya sudah paham, masih salah? Jika kesalahan itu dilakukan oleh tokoh dari partai agama, mungkin masih bisa dimaafkan, karena selama ini partai pengusungnya, PDIP selalu mengobarkan semangat dan ajaran Bung karno dalam doktrin dan jualan kampanyenya.

Maka wajar saja jika publik mempertanyakan, bahkan tak sedikit yang mengecam, dan mengolok-ngolok di media sosial. Kesalahan itu membuat banyak netizen bereaksi dan membully sang presiden. Salah satu politisi dari Partai Demokrat Roy Suryo turut berkomentar soal kesalahan Jokowi itu.

“Tweeps, Ini yang tidak tahu sejarah penulis pidato-nya atau siapa …?, tulis Roy Suryo di akun twitter miliknya ‏@KRMTRoySuryo.

Lalu ada juga komentar dari netizen dengan nama akun ‏@teguhjo: “Pak @jokowi_do2, Penulis pidato Bapak harus ditertibkan! Blitar bukan tempat lahir BK,” tulisnya.

Lalu bagaimana sikap Jokowi selaku pemimpin mengadapi masalah yang melahirkan gelombang hujatan publik itu?

Yang kita lihat ternyata tak sekali pun Jokowi melakukan klarifikasi resmi mengenai kesalahan itu. Entah apa yang ada di pikiran Jokowi? Karena pada akhirnya pihak Istana lah yang menyampaikan permintaan maaf. Sukardi rinakit (Tim Komunikasi Publik Presiden) selaku pembuat naskah pidato Jokowi tersebut, menyatakan bahwa kekeliruan itu merupakan tanggung jawabnya.

Dengan tulus Sukardi mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada keluarga Bung Karno, utamanya Megawati Soekarnoputri, dan Puan Maharani yang pada saat itu hadir pada acara tersebut.

“Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Karena ketika Presiden sedang menyusun pidato tersebut, beliau (Jokowi) bertanya pada saya tentang Blitar. Saya menjawab bahwa Bung Karno lahir dan disemayamkan di Blitar. Presiden Jokowi waktu itu meminta saya untuk memeriksa karena seingat beliau (Jokowi), Bung Karno lahir di Surabaya,” bela Sukardi dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Bagaimana dengan Dahlan Iskan?

Di luar kasus kesalahan pidato Jokowi itu, sepekan terkahir ini kita juga cukup dibuat heboh oleh berita mengenai seorang Dahlan Iskan yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia diduga merugikan negara senilai Rp 1,063 triliun. Pemilik Jawa Pos itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), dengan sangkaan Tindak Pidana Korupsi.

Ini jelas ujian yang amat berat dalam hidup seorang Dahlan, bahkan lebih berat dibandingkan ketika ia harus berhadapan dengan maut karena harus menjalani operasi ganti hati di tahun 2006 lalu. Bagaimana tidak? Ia merupakan tokoh yang cukup dijadikan contoh pejabat bergaya sederhana. Dan memiliki etos kerja yang kuat, dengan jargonnya yang sejak dulu diperkenalkan: ”kerja,kerja,kerja.

Lalu sikap apa yang diambil oleh Dahlan ketika menghadapi masalah? Ternyata ia memilih untuk bertanggungjawab terhadap terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Sebagai Dirut PLN saat itu, ia pasti memiliki staf di bawahnya, namun bukan tindakan menyalahkan anak buahnya, ia malah mengatakan akan bertanggung jawab, walau itu bisa saja berasal dari perbuatan anak buahnya.

Saya ambil tanggung jawab ini karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saya memang harus bertanggung jawab atas semua proyek itu. Termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menandatangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu.

Terlepas dari benar atau bersalahnya seorang Dahlan dalam kasus yang membelitnya itu, karena di sini penulis tidak masuk pada proses hukum yang tengah berjalan. Kita hanya fokus membandingkan bagaimana kedua pemimpin itu ketika menghadapi masalah yang harus ditanggungnya, walau belum tentu berasal dari kesalahan sendiri.

Mungkin ketika melihat sikap Dahlan yang bersedia mengambil tanggung jawab atas penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh anak buahnya itu, kita bisa menyematkan sikap pemimpin ksatria kepadanya. Sikap yang diambil Dahlan setidaknya memberikan pelajaran berharga bagi bangsa ini, di saat banyak pemimpin sekarang hanya gemar bersembunyi di balik badan anak buahnya. Ibarat nabi yang tidak pernah bersalah. Seharusnya seorang pemimpin memang memiliki jiwa kstaria, bukan menimpakan kegagalan kinerja sebagai kesalahan anak buah. Sikap lari dari tanggung jawab bukanlah sikap ksatria, karena pemimpin seperti itu akan selalu berusaha cuci tangan.

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Pria kelahiran 1984, pemerhati masalah sosial politik dan perundang-undangan. Pekerjaan Tenaga Ahli Anggota F-PKS (H. Syahfan B. Sampurno).

Lihat Juga

Menangkan Praperadilan, Status Tersangka Dahlan Iskan Dicabut

Figure
Organization