Home / Berita / Opini / Mengapa Pemerintah Selalu Mengusik Umat Islam?

Mengapa Pemerintah Selalu Mengusik Umat Islam?

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (desironak.com)
Ilustrasi. (desironak.com)

dakwatuna.com – Belum genap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK namun sudah sangat banyak kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat, isu-isu tidak sedap sering menggerogoti khususnya umat Islam, bagaimana tidak sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu khayalak dibuat ramai dengan isu-isu yang memang sensitif. Saya akan menyebutkan beberapa isu yang sempat menggelinding di tengah masyarakat dan mendapat respon yang beragam, liat isunya dan bagaimana mereka memainkannya.

Sebulan pasca Jokowi-JK dilantik, Kementrian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan penghapusan kolom agama dalam KTP karena alasan diskriminasi, padahal negara ini menganut pancasila yang sila pertama menempatkan “Ketuhanan yang Maha Esa”, sontak mayoritas umat Islam, Menteri Agama, Ketua MUI dan ormas Islam menyatakan menolak pengosongan kolom agama di KTP. Setelah menggelinding dan ditolak oleh masyarakat, Tjahjo Kumolo kemudian memperjelas bahwa kolom agama tidak akan dihapus hanya saja bagi yang beragama di luar agama resmi Indonesia, maka kolom agama tidak wajib diisi.

Kedua, masih ingat isu tentang pelarangan berdoa bagi anak-anak di sekolah yang katanya menjadi gagasan Mendikbud, Anies Baswedan? Hingga ustad Yusuf Mansur angkat bicara saat itu, walaupun setelahnya dia minta maaf karena ternyata setelah tabayyun kepada Mendikbud, Anies Baswedan membantah pelarangan itu, Anies mengatakan perkataannya dipelintir oleh media. Dan setelah klarifikasi itu, suasana kembali adem ayem.

Tak berselang lama, kembali netizen dihebohkan oleh postingan Esti Ningsih di twitternya , esti mengupload sebuah foto yang memuat larangan jilbab syar’i dalam seleksi pegawai BUMN, hal itupun ditanggapi oleh netizen sebagai tindakan diskriminasi, hingga DPR juga bereaksi terhadap isu tersebut, namun lagi-lagi setelah bola panas itu menggelinding, kementrian BUMN membantah adanya larangan tersebut, dan Esti Ningsih tersudut menjadi penyebar berita hoax, namun apakah betul hoax? Bahkan Jusuf Kalla turut berkomentar terkait hal ini, JK menilai ada pihak yang ingin menjatuhkan menteri Rini.

Entahlah… ketiga isu itu dilemparkan bulan November dan Desember, bahkan usia pemerintahannya baru mencapai dua bulan.

Selanjutnya penolakan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut oleh para TNI mendapat kecaman dari warga, panglima TNI, Moeldoko mengatakan mengurus warga Indonesia saja susah, bagaimana mau mengurus orang lain, pernyataan itu menyinggung rasa kemanusiaan. Sedang di sisi lain pemerintah memperlakukan pengungsi syiah dengan nyaman dan fasilitas yang lengkap. Setelah kebijakan itu, Wapres JK meminta kepada TNI agar tidak lagi menolak pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia.

Kasus terbaru adalah “kreativitas” menteri agama saat isra’ mi’raj dengan adanya tilawah langgam jawa, dengan alasan Islam di Indonesia harus punya ciri khas sendiri, tilawah langgam jawa itupun mendapat sorotan dari publik, lagi-lagi sosmed dibanjiri berita tersebut, ada yang mengecam adapula yang menerima, karena ini memang masih ikhtilaf. Walaupun akhirnya Menag minta maaf soal kegaduhan yang ditimbulkan oleh tilawah langgam jawa tersebut.

Belum sembuh isu tilawah langgam Jawa, kembali Menag menuai kecaman, lewat twitternya Menag berkicau terkait toleransi menghormati orang yang tidak puasa dengan tetap membolehkan warung buka di siang hari selama ramadhan, Karena menuai kecaman, Menag kembali mengklarifikasi maksud dari pernyataannya tersebut.

Selanjutnya Ketua Dewan Mesjid Indonesia yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang membuat geger dengan isu pelarangan pemutaran kaset mengaji di mesjid-mesjid karena mejadi polusi udara, walaupun JK tidak mengusulkan pelarangan total, tapi mengatur waktu dan jangkauan suara mengaji tersebut, tetap saja JK mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan tokoh-tokoh juga ikut bersuara menanggapi JK.

Itulah beberapa isu yang mengusik umat Islam sejak Jokowi-JK menjabat, lihat permainannya ada isu yang dilemparkan kemudian melihat reaksi masyarakat, jika ditentang maka akan ada klarifikasi secepatnya dan masalah pun selesai.

Saya hanya ingin bilang kepada pemerintah, tidak usah melempar isu sensitif apalagi tidak strategis dan akan memecah belah, fokus saja pada program strategis, seorang wapres tidak usahlah mengurus kaset mesjid, pikirkan sesuatu yang lebih besar, toh selama ini tidak ada masalah berarti dari dampak pemutaran pengajian di mesjid itu. Belakangan ini saja ada yang mengatakan itu polusi udara.

Kementrian agama memang harus memikirkan soal toleransi, dan tolonglah jangan hanya menuntut umat Islam saja yang harus melakukannya, saat natal dan nyepi semoga ada terobosan toleransi yang dari Kemenag, toleransi kepada umat Islam!

Terkait menghormati orang tidak puasa bukankah pelarangan warung buka di bulan ramadhan ataupun jika buka harus menggunakan tirai itu bisa menjadi khas nusantara sebagaimana yang diidam-idamkan oleh Menag?

Dan kepada masyarakat terutama yang aktif di sosial media, kita juga tidak boleh termakan isu media, cek dan ricek adalah cara terbaik sebelum mengumbar informasi kepada khayalak, karena banyak di antara kita yang hanya pembaca judul tanpa membaca isi beritanya, dan kadang judul berbeda dengan isinya. Tetap tingkatkan kewaspadaan terhadap hal yang mengusik, namun tetap dahulukan tabayyun.

Akhirnya kita terlalu dibuat sibuk dengan isu yang akan dilupakan setelah klarifikasi, saya curiga ini semua hanya pengalihan isu. Karena isu agama sensitif dan itu menarik untuk mengalihkan perhatian. Entahlah…

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Mahasiswa Ekonomi Syariah di STAI Al-Azhar Gowa, hobi menulis, aktif di Forum Lingkar Pena Sulawesi Selatan.

Lihat Juga

Buah Impor

Cina Masih Jadi Sumber Impor Nonmigas Pemerintah

Organization