Topic
Home / Berita / Nasional / Kecewa dengan Kepala Pelaksana BPWS, Komisi V Tunda Pembahasan Program dan Anggaran Pengembangan Suramadu

Kecewa dengan Kepala Pelaksana BPWS, Komisi V Tunda Pembahasan Program dan Anggaran Pengembangan Suramadu

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia. (IST)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia. (IST)

dakwatuna.com – Jakarta. Komisi V DPR RI kecewa tidak hadirnya Kepala Badan Pelaksana (Bapel) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel BPWS), dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapel BPWS. Komisi V akhirnya terpaksa menunda pembahasan RKA Bapel BPWS. Pada rapat yang digelar, Rabu (9/6) malam itu, Kepala Bapel hanya diwakilkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Bapel.

“Ini mengecewakan komisi V. Seharusnya untuk pembahasan anggaran dan program yang bersifat strategis ini yang hadir Kepala BPWS, bukan deputi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, dalam siaran persnya kepada dakwatuna.com, Kamis (11/6).

Apalagi, lanjut Yudi, selama ini kinerja BPWS juga kurang memuaskan baik dari sisi penyerapan anggaran maupun untuk memajukan wilayah Suramadu.

Dalam suratnya kepada Komisi V DPR RI tertanggal 8 Juni, Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat menugaskan Deputi Bidang Pengendalian Agus Wahyudi untuk menghadiri RDP pembahasan RKA RAPBN 2016 bersama Komisi V. Plt Kepala Bapel BPWS sendiri berhalangan hadir karena menghadiri pertemuan dengan Pemda Surabaya dan Madura serta sejumlah stakeholder lainnya.

Dalam RDP tersebut, Komisi V juga menyesalkan turunnya anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam RKA RAPBN 2016. Komisi yang membidangi transportasi ini menilai Basarnas seharusnya mendapatkan apresiasi dengan peningkatan anggaran karena telah berhasil dalam misi pencarian korban dan bangkai pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh pada akhir tahun lalu.

“Kami prihatin dengan penurunan anggaran Basarnas di RAPBN 2016. Seharusnya anggaran untuk Basarnas minimal dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa meningkatkan pelayanan dengan memperpendek waktu tanggap bencana (respons time) dan kegiatan operasi SAR saja masih sangat kurang,” ujar Yudi.

Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV yang meliputi Kota/Kabupaten Sukabumi itu, politik anggaran pemerintah harus diprioritaskan untuk keselamatan anak bangsa.

“Apalagi angka kecelakaan di Indonesia khususnya angkutan laut masih tinggi,” pungkas Yudi.

Seperti diketahui, Dalam RKA RAPBN 2016, Basarnas hanya mendapat anggaran sebesar Rp2,4 triliun dari pagu kebutuhan sebesar Rp4,1 triliun. Dengan demikian terdapat kekurangan sebesar Rp1,6 triliun. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Arie Untung: Emak-Emak Pelopor Utama Pemasaran Produk Halal

Figure
Organization