Home / Berita / Nasional / Perencanaan Perekonomian Pemerintah Tidak Sesuai Realitas Masyarakat

Perencanaan Perekonomian Pemerintah Tidak Sesuai Realitas Masyarakat

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet.  (detik.com)
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet. (detik.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Pemerintah melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.

“Kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan, akibat lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan tergerusnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga-harga,” kata Anggota DPR RI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin, saat menyampaikan pandangan FPKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada Rabu (20/5) lalu, tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

Dalam siaran tertulisnya kepada dakwatuna.com, Selasa (26/5), Fraksi PKS menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan tersebut, ungkapnya, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.

“Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM ini melemahkan aggregate demand cukup serius,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.

“Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.

“Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak,” pungkasnya. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Referendum Mesir, Cara As-Sisi Untuk Berkuasa Hingga 2030

Organization