Topic
Home / Berita / Nasional / Pemerintah Harus Merdekakan Sektor Pangan dan Energi

Pemerintah Harus Merdekakan Sektor Pangan dan Energi

Anggota Komisi IV DPRRI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin. (IST)
Anggota Komisi IV DPRRI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin. (IST)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajarannya untuk membuat sejarah baru Indonesia, yaitu memerdekakan sektor pangan serta energi. Keduanya selalu menjadi isu utama sejak menjelang lengsernya pemerintahan Suharto.

“Pangan dan energi ini bagi Indonesia ibarat tajamnya pisau. Jika ia dalam keadaan baik akan memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun, jika pangan dan energi ini buruk, maka dengan sangat cepat mampu menggulingkan sebuah pemerintahan dan menyengsarakan seluruh rakyatnya,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Andi Akmal yang juga duduk di Badan Anggaran DPR ini mengatakan perbaikan sektor energi dan pangan dievalusi setiap tahun. Pemerintah juga menyusun rencana yang diharapkan lebih baik dalam tata kelola produksi maupun distribusinya. Namun, hingga kini pangan dan energi terus menjadi persoalan bangsa.

“Persoalan pangan dan energi ini ibarat penyakit yang menular kepada masyarakat dengan segala macam kegaduhan, mulai dari masalah impor pangan, BBM, mahalnya harga beras, naiknya harga BBM, kelangkaan produk pangan dan energi, serta banyak persoalan lain yang berhubungan dengan BBM, listrik, gas, dan beras,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Andi Akmal, harus menyadari bahwa setiap kegaduhan pangan dan energi dapat membuat guncang negara. Rembetan masalah akan bermunculan bila dua sektor tersebut mulai tidak stabil. Salah satunya, gangguan keamanan yang secara cepat akan bermunculan.

“Pencurian, perampokan, begal hingga pembunuhan bisa muncul tiba-tiba. Demonstrasi masyarakat pun segera menyusul menuntut perbaikan dua sektor ini. Jika masyarakat terlalu lama disodori gaduhnya sektor pangan dan energi, maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Saya meminta kepada pemerintah, terutama kepada Presiden, untuk menstabilkan sektor pangan dan energi yang berimplikasi pada stabilitas harga produk-produknya,” harapnya.

Andi Akmal mengingatkan baru pertama kali perubahan harga BBM, kenaikan gas LPG dan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta tidak terkendalinya harga beras muncul bersamaan setelah Pemerintahan Suharto lengser. Hal ini, katanya, menjadi catatan buruk Pemerintahan Jokowi, yang bisa dihapus apabila pemerintah dapat benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.

“Akan menjadi sejarah besar bagi Jokowi selaku Presiden, bila mampu menjadikan sektor pangan dan energi berdaulat. Sehingga kedudukan Negara Indonesia di mata dunia tidak akan dipandang sebelah mata lagi,” tutup Andi Akmal. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Arie Untung: Emak-Emak Pelopor Utama Pemasaran Produk Halal

Figure
Organization