dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Masukan untuk Badan Urusan Logistik (Bulog), sebagai lembaga strategis pada mata rantai kedaulatan pangan hingga saat ini masih menjadi ulasan pembahasan yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan, bahwa Bulog belum kokoh pada kedudukannya sebagai alat kedaulatan pangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, di Jakarta (4/5).
“Isu revitalisasi, pencopotan dirut, hingga pembubaran Bulog hampir setiap saat menghiasi media dari bulan ke bulan sejak lengsernya Suharto sebagai presiden hingga sekarang. Bahkan, korupsi yang menyelimuti unsur pimpinan Bulog pun sangat kerap terjadi,” kata Andi Akmal, dalam siaran tertulisnya kepada dakwatuna.com, Senin (4/5).
Pada 2 Januari 2015 lalu, lanjut Politisi asal Sulawesi Selatan ini, mantan salah satu direktur BRI, Lenny di lantik sebagai dirut Bulog yang baru. Sejak kepemimpinan Lenny, harga beras tidak terkendali. Sehingga memicu berbagai kalangan seperti mantan dirut Bulog era Gus Dur, Rizal Ramli, yang mengatakan dugaan pemerintah mengangkat orang perbankan sebagai pimpinan Bulog agar lebih baik, ternyata meleset. Turunkan dirut Bulog. Revitalisasi atau bubarkan Bulog, menjadi hiasan di bulan maret 2015.
“Kami telusuri dan Pelajari, prototype Bulog ini berawal pada logistik produk perkebunan. Ketika diterapkan pada tanaman pangan, seperti ada kesulitan besar pada penerapan, sehingga manajemen logistik pangan nasional kita selalu tidak ada penyelesasian,” tambah Andi Akmal.
Di sisi lain, Andi Akmal mengapresiasi salah satu deputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) zaman Susilo Bambang Yudhoyono bidang agroindustri, yang memunculkan ide Badan Usaha Milik Petani (BUMP), yang dikonsep secara menggurita di seluruh tanah air, yang kemudian menginduk pada Bulog sebagai pimpinannya. Namun, lanjut Andi Akmal, konsep ini terpental jauh, karena tidak ada dukungan pada kekuasaan yang lebih besar dan akhirnya sedikit demi sedikit mulai sirna. Padahal, lanjut Politisi PKS ini, selain dapat membangun instrumen Bulog yang lebih kokoh, secara bersamaan dapat mengangkat harkat martabat petani Indonesia secara ekonomi sehingga petani dapat meningkat kualitas kehidupannya.
“Bulog ini lembaga strategis pangan yang unik. Banyak yang berharap besar dengan adanya lembaga ini, akan mampu berperan besar sebagai stabilisator pangan nasional. Namun apabila lembaga ini melakukan kesalahan, maka hujatan dan caci maki akan muncul dari berbagai pihak. Sehingga kesempurnaan kinerja Bulog ini menjadi taruhan bagi yang memimpin, jika tidak, maka siap-siap untuk di serang,” ujar Andi Akmal.
Lebih lanjut Andi Akmal mengemukakan, beras sebagai logistik utama yang mengisi gudang Bulog melibatkan jutaan kinerja petani-petani kecil. Jika dikelola secara industri seperti Thailand dan Vietnam, akan mampu mengalahkan industri sawit nasional, dan kegiatan impor beras yang selama ini ada dapat segera di setop. Bahkan, akan memiliki kemampuan melakukan ekspor beras reguler. Namun semua ini, lanjut Andi Akmal, tidak mungkin bila tidak ada campur tangan pemerintah yang memiliki instrumen keuangan yang besar.
“Kami berharap, Bulog dijadikan pemerintah sekarang menjadi lembaga strategis kedaulatan pangan dalam arti sesungguhnya, dengan memperkuat kedudukan lembaga ini langsung di bawah presiden, meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan rakyat, tidak ada lagi isu korupsi menyelimuti Bulog, hingga keberadaan lembaga ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang sangat tergantung pada beras sebagai makanan pokoknya,” pungkas Andi Akmal. (abr/dakwatuna)
Redaktur: Abdul Rohim
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Abdul Rohim
