Home / Berita / Opini / Menyusun Kembali Puzzle Perpecahan Bangsa

Menyusun Kembali Puzzle Perpecahan Bangsa

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (dakwatuna/hdn)
Ilustrasi. (dakwatuna/hdn)

dakwatuna.com – Pemberitaan media massa saat ini menimbulkan perasaan miris di benak bangsa Indonesia. Hampir setiap hari masyarakat mendengar atau membaca berita-berita tentang konflik yang terjadi antar saudara sebangsa. Perpecahan partai politik yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat akan berbagai problematika di zaman modern ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Seakan-akan para aktor politik bernafsu memburu kekuasaan sesaat hingga lalai dengan janji-janji manis dan tujuan dari politik tersebut. Politik merupakan usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Memang usaha-usaha itu menimbulkan kerjasama dan konflik. Ketika konflik tersebut di sorot oleh media menumbuhkan stigma negatif bahwa panggung perpolitikan memanglah kotor, penuh dengan kebohongan dan konflik. Hal ini tidak dapat dipungkiri akibat sifat egoisme manusia yang menganggap dirinya paling benar dan paling mampu “mengayomi” kebutuhan bangsa Indonesia.

Selain panggung politk Indonesia memanas, masyarakat pun dihebohkan dengan kabar hilangnya 16 WNI di Turki diduga bergabung dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Negara dianggap kecolongan karena WNI tersebut pergi ke Turki dengan passport yang ternyata palsu. Beberapa hari setelahnya Badan Intelijen Negara (BIN) merilis data bahwa diperkirakan 5000-an WNI telah bergabung dengan ISIS.

Publik mulai bertanya-tanya, jika BIN mengetahui data tersebut kenapa tidak menyampaikannya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pencegahan atau bahkan pencekalan terhadap orang-orang yang dicurigai bergabung dengan kelompok radikal agar tidak bisa bepergian ke luar negeri. Seakan ingin menunjukan eksistensinya atau agar tidak terperosok anggapan negatif tentang aparat terkait, Densus 88 menerkam terduga teroris dan menciduknya dari berbagai pelosok negeri.

Aksi saling tuding dan kata-kata preman menjadi konsumsi publik dan laris manis di berbagai media cetak maupun elektronik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan dugaan korupsi dana RAPBD tahun 2015 senilai 12,1 triliun rupiah oleh oknum DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD yang tidak terima di tuduh menggelapkan anggaran RAPBD mengatakan bahwa itu hanya akal-akalan Ahok dan SKPD. Saling lapor ke Bareskrim Polri dan KPK jadi senjata utama. Mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri berakhir buntu. Malahan diwarnai kericuhan dan ucapan tidak senonoh juga berbau rasis yang tidak pantas keluar dari mulut para petinggi bangsa.

Kenaikan harga BBM yang tidak menentu dan terkesan mendadak juga menimbulkan pro-kontra hebat di khalayak umum. Subsidi BBM membengkak yang selalu jadi alasan pemerintah dianggap tidak rasional bagi sebagian masyarakat, apalagi sudah bukan rahasia umum bila BBM naik harga barang kebutuhan pokok ikut melonjak naik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat kecil menjerit dan gerakan-gerakan penolakan terjadi dimana-mana.

Konflik dan perpecahan akhir-akhir ini bagaikan sinetron yang tak pernah berakhir. Selain kelompok antargolongan, konflik antara masyarakat kecil dan pemerintah kian memanas dengan keluarnya kebijakan yang seringkali tidak pro rakyat.

Pancasila Jawaban Perseteruan Bangsa

Jika ada pertanyaan muncul, apakah ada solusi yang relevan bagi seluruh konflik ini? Jawabannya sangat mudah, bahkan hampir setiap orang mengetahuinya, Pancasila. Pancasila tidak hanya dasar negara namun merupakan rumusan pokok bagi setiap konflik dan problematoka bangsa.

Setiap pihak yang bersengketa hendaklah mengingat setiap sila dan memaknainya sesuai penafsiran yang seharusnya. Pancasila bersifat dinamis sehingga dapat dipakai sepanjang zaman. Konflik politik dan kepentingan antar anggota partai politik maupun konflik antar elit eksekutif, yudikatif, maupun legislatif hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang menjadi cerminan budaya leluhur bangsa dan menjadi isi dari sila ke-4.

Perpecahan tersebut juga harusnya ditanggalkan dan egoisme dihilangkan demi tercapainya persatuan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan tradisi mengharuskan terwujudnya persatuan agar menjaga kestabilan kondisi keamanan. Indonesia juga mempunyai 6 agama resmi sebagai gambaran keanekaragaman bangsa. Seluruh tumpah darah Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keTuhanan Yang Maha Esa yang mengimplikasikan setiap tindakan diskriminasi, pelecehan, dan tindakan bullying terhadap ummat beragama lainnya juga tidak sesuai dengan peri kemanusiaan.

Sedangkan pemerintah dalam mengesahkan suatu kebijakan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukanlah bersifat pasti dan memiliki penafsiran berbeda-beda, namun bukan berarti pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tidak mendengarkan input yang berupa tuntutan publik bukan hanya yang berupa dukungan. Dengan tertampungnya aspirasi masyarakat diharapkan kebijakan yang hendak diterapkan tidak mendapat kecaman dari bangsa sendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan yang Kian Dilupakan

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh instansi pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Sayang, kaum muda sebagai generasi penerus bangsa kurang memiliki perhatian terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Padahal manfaat yang dirasakan di masa mendatang amatlah penting.

Dengan diajarkannya nilai dan norma budi pekerti bangsa, revolusi mental yang merupakan tagline pemerintahan presiden Joko Widodo akan lebih akurat. Meskipun hasilnya baru akan kita rasakan 5-10 tahun mendatang. Persiapan mental generasi muda harus lebih diutamakan karena merekalah pemimpin masa depan disaat pemimpin saat ini mulai lengser.

Media massa memiliki andil yang sangat besar demi terwujudnya revolusi mental.Media yang menjadi alat komunikasi politik diharapkan kembali ke ranah netralitas. Masa sekarang ini media lebih mementingkan pemberian informasi yang cepat namun sering tidak akurat. Pembangunan opini dan pemberitaan seharusnya juga lebih membangun pemahaman masyarakat bukan penyelewengan.

Setiap individu memiliki peranan masing-masing dalam pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mulai bertindak kecil namun konstan, bukan tindakan besar tapi sesaat saja. Bagaimana menurut anda?

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Memiliki hobi membaca dan mengawali masuk dunia tulis untuk mengasah kemampuan dan juga menyebarkan informasi bagi masyarakat Indonesia.

Lihat Juga

Tradisi Ilmu dan Pendidikan antara Islam dan Barat

Organization