Home / Berita / Daerah / DPRD DKI: Gak Perlu Dibesar-besarkan, HMP Bukan Berarti Kiamat

DPRD DKI: Gak Perlu Dibesar-besarkan, HMP Bukan Berarti Kiamat

Presiden Joko Widodo (kiri) usai menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4).  (ANTARA FOTO)
Presiden Joko Widodo (kiri) usai menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4). (ANTARA FOTO)

dakwatuna.com – Jakarta.   Semua pihak diharapkan menyikapi dengan wajar perihal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama yang tencananya akan dilayangkan DPRD DKI akarta. mengatakan bukanlah hal yang perlu dibesarkan.

“HMP jangan ditafsirkan seperti kiamat, ini hanya hak anggota dewan, yang mungkin akan diteruskan ke MA (Mahkamah Agung) atau kemudian menjadi peringatan (Untuk Basuki),” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik, Selasa (14/4/15) dikutip dari republika.co.id

Ia mengatakan, HMP akan terus berjalan meskipun tidak semua fraksi akan ikut serta. Syarat HMP sendiri dapat diikuti oleh 20 anggota dewan dengan dua fraksi. “Kelanjutan HMP nanti kita rapim (Rapat Pimpinan) dulu, kemudian Bamus (Badan Musyawarah) baru akan masuk ke sidang paripurna,” ujar Taufik.

Taufik mengatakan sidang paripurna dapat berlangsung dengan 80 anggota dewan. Kemudian kelanjutan HMP dapat diteruskan dengan 53 anggota dewan yang ikut serta dalam sidang paripurna.

Rencana penguliran HMP ini juga membuat presiden Joko Wdodo turun tangan dengan menggelar pertemuan antara Gubernur DKI Ahok dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Seperti diberitakan rimanews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi agar mengultimatum anggota beserta pimpinan lainnya agar tidak perlu menggulirkan hak angket naik menjadi hak menyatakan pendapat (HMP) yang bisa berujung pada penggulingan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seperti diketahui, sebelumnya DPRD DKI mengeluarkan hak angket, karena Basuki dinilai telah melakukan pelanggaran Undang-Undang. Basuki menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bukanlah hasil pembahasan bersama dengan legislatif. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Keluarga Cabut Banding Vonis Ahok, Apa Alasannya?

Figure
Organization