Topic
Home / Berita / Nasional / Tuduhan Radikalisme Tak Terbukti, PAHAM: 12 Media Islam Berhak Gugat BNPT dan Kemkominfo

Tuduhan Radikalisme Tak Terbukti, PAHAM: 12 Media Islam Berhak Gugat BNPT dan Kemkominfo

Kemkominfo blokir beberapa situs islam atas rekomendasi BNPT. (okejoss.co)
Kemkominfo blokir beberapa situs islam atas rekomendasi BNPT. (okejoss.co)

dakwatuna.com – Jakarta. Sekretaris jenderal (Sekjend) Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, Rozaq Asyhari mendesak Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk segera merehabilitasi nama baik media-media Islam yang situsnya diblokir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).

“Pemerintah terbukti tidak bisa menunjukkan alasan yang layak digunakan untuk menutup 12 situs berita tersebut. Apa yang dituduhkan bahwa situs berita tersebut menyebarkan radikalisme tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya pemerintah harus melakukan rehabilitasi terhadap keberadaan mereka,” kata Rozaq, di Jakarta dalam siaran tertulisnya kepada dakwatuna.com, Ahad (12/4)

Mengenai kemungkinan melakukan gugatan ganti kerugian, Rozaq menyatakan hal itu sangat dimungkinkan. “Bisa saja, mereka yang tidak terbukti menyebarkan radikalisme dan sudah dibuka blokirnya bisa saja mengajukan gugatan kepada BNPT ataupun Kemkominfo, apabila mereka merasa dirugikan dengan pemblokiran yang dilakukan”, tukasnya.

Hal ini, tambah Rozaq, karena tindakan pemerintah sudah bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR 1948). Pemblokiran terhadap situs berita Islam adalah pelanggaran terhadap akses informasi. Selama ini situs berita Islam telah memberikan informasi perkembangan dunia Islam yang tidak diberitakan oleh media lainnya.

“Karenanya, penutupan 19 situs berita Islam adalah bentuk pemblokiran informasi terhadap ummat Islam di Indonesia. Pemblokiran ini melanggar ketentuan pasal 19 UDHR 1948, yang telah merumuskan jaminan perlindungan terhadap hak atas informasi”, ujar pengacara publik di PAHAM Indonesia tersebut.

Lebih lanjut, Rozaq mengungkapkan bahwa pemblokiran tersebut juga melanggar aturan hak sipil yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). “Selain itu Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak sipil dan politik, oleh karenanya hak tersebut diatur dalam ICCPR. Hak atas informasi dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) ICCPR yang tiada lain merupakan derivasi dari ketentuan Pasal 19 UDHR 1948”, papar kandidat doktor Universitas Indonesia tersebut. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Anggota DPR AS: Trump Picu Kebencian pada Islam di Amerika

Figure
Organization