dakwatuna.com – Jakarta. Kebijakan Pemerintah yang kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap sebagai bukti tak adanya konsep manajemen pengelolaan ekonomi yang baik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, Jumat (28/3) malam. Bahkan, Enny mengeritik manejemen yang diterapkan pemerintah itu sama saja seperti manajemen warung kopi.
“Semakin tidak jelas mengelola negara. Ini manajemen warkop,” ujar Enny seperti yang dilansir Kompas.com, Jakarta, Jumat (27/3) malam.
Dia menjelaskan, gaya pemerintah mengelola negara, terutama ekonomi saat ini, cenderung reaktif dan hanya berorientasi jangka pendek. “Salah satu kebijakan yang reaktif adalah penghapusan subsidi BBM,” jelasnya.
Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam melakukan penghapusan subsidi BBM membuat harga BBM dilempar ke harga pasar. Akibatnya, harga BBM naik-turun dengan mudah karena mengacu harga minyak dunia yang berfluktuasi.
“Apalagi pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas,” ujarnya.
Bahkan, Enny menyebut pemerintah tak memiliki perencanaan kebijakan yang baik. Hal itu yang dinilai Enny sama dengan cara mengelola ala warkop yang terbilang sederhana.
“Karena dengan menghapus subsidi kan artinya tidak memperhitungkan secara komprehensif. Kita setuju pengurangan subsidi tapi kan kalau seperti ini tidak rasional,” kata dia. (kompas/abr/dakwatuna)