Home / Berita / Opini / Membedah Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK

Membedah Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
ilustrasi - (liputan6.com)
ilustrasi – (liputan6.com)

dakwatuna.com – Harta adalah tulang punggung kehidupan dan perekonomian adalah pilar asasi bagi negara. Sangatlah sulit bagi perekonomian dan kemajuan yang integral bila ia tumbuh di bawah naungan sistem ekonomi yang asing bagi masyarakat, jati diri, dan budayanya. (Prof Dr. Abdul Hamid Al-Ghazali)

Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Jawa Barat, mengadakan kajian dan diskusi di sekretariat KAMMI Jabar di kawasan Sukajadi, Bandung, Rabu (18/3). Kajian yang dikemas dengan nama “Si Ngobdur (Ngobrol-ngobrol jeung dulur)” ini membahas tema Membedah Kebijakan Ekonomi Jokowi – JK.

“Permasalahan ekonomi Indonesia didasarkan pada fundamental ekonomi Indonesia yang tidak jelas”, ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Ridho Budiman yang menjadi narasumber dalam acara Si Ngobdur (18/3). Hal ini dilihat dari seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur fundamental tesebut yaitu Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Balance of Payment dan Employment.

Mari kita telisik pertama, pemerintahan Presiden Jokowi yang menargetkan pertumbuhan PDB hingga mencapai level 7 persen, namun menurut Lead Economist of World Bank, Ndiame Diop, dilansir dalam riaugreen.com (18/3/2015) mengatakan, reformasi pemerintahan Jokowi masih jauh dari kenyataan. Bahkan butuh kerja dan upaya yang sangat keras bagi Indonesia untuk bisa tumbuh hingga level 5,5 persen tahun ini. Menurutnya, perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2015 hanya akan mencapai 5,2 persen dan meningkat tipis menjadi 5,5 persen pada 2016, tak berubah dari proyeksi akhir tahun lalu. Kedua, jika fundamental ekonomi Indonesia baik, tidak mungkin rupiah terpuruk terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah sebenarnya bisa dihindari apabila fundamental ekonomi Indonesia kuat. Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini semakin terpuruk, dan sempat diperdagangkan pada kisaran Rp 13.000 per dolar AS.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar tersebut juga menambahkan beberapa penyebab lemahnya perekonomian yaitu terkait dengan kebijakan untuk memperkuat daya saing yang masih kurang, diantaranya daya saing SDM dan daya saing produk-produk nasional. Padahal pasar bebas ASEAN akan mulai berlaku tahun ini. Jika ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah. Sebab, daya saing beberapa sektor industri utama kita masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015,  Tahun ini, indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia masih berada di peringkat 34 dari 144 negara, Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, jelas yang disampaikan oleh narasumber bahwa memang masalah mendasar adalah fundamental ekonomi pemerintahan Jokowi-JK yang tidak jelas. Persoalan di atas yang salah satunya terkait dengan pelemahan rupiah bisa disiasati dengan faktor internal yakni fundamental ekonomi yang kuat seperti bagaimana pemerintah mengatur perekonomian ini dengan kebijakan secara efektif, di antaranya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, serta bagaimana kerjasamanya dengan BI sebagai otoritas moneter. Selain itu, memang penting untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor agar current account defisit bisa dikurangi, tapi juga mestinya dalam jangka pendek ini menjaga stabilitas sistem keuangan itu perlu menjadi prioritas karena akan sulit bagi suatu perekonomian untuk tumbuh berkembang jika stabilitas sistem keuangan terganggu.

“Bisa bubar Indonesia ini jika tidak ada ketegasan tanggung jawab negara dalam melindungi sistem ini”, ujar Ridho Budiman dalam diskus sore itu. Perlu ada sebuah program perbaikan ekonomi yang berpijak pada prinsip-prinsip yang jelas dan kuat. Dikuatkan oleh Al-Ghazali (2010: 253) bahwa, sangat diperlukan kebangkitan strategi-strategi ekonomi yang serius, berani, dan berpijak pada realitas, mewujudkan keseimbangan antara ekspor dan impor, dan memperhitungkan dengan jeli antara fase perkembangan sosial dan perekonomian dengan peluang-peluang yang bisa diraih masyarakat demi sebuah perubahan yang diharapkan dan perealisasian perdamaian sosial dan kemakmuran ekonomi serta stabilitas politik.

Dengan itu, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa dalam menanggapi kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang masih banyak ketimpangan, diantaranya dengan tetap menjadi kontrol sosial dan harus siap memunculkan pakar-pakar ekonomi dengan membuat eskalasi gerakan terhadap kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang harus dikritisi dengan rangkaian penyikapan-penyikapan berikutnya. Permasalahan ini adalah permasalahan bangsa. Jangan sampai kita mendiamkan kekuasaan asing merenggut kebebasan negeri-negeri Islam. Karena “terbebasnya negeri Islam dari semua kekuasaan asing adalah hak asasi bagi setiap manusia, tidak ada yang memungkirinya kecuali orang durjana yang lalim atau diktator yang otoriter.” (Risalah Bainal Amsi wal Yaum)

Merdeka!!

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Kaderisasi PW KAMMI Jawa Barat

Lihat Juga

Seminar Nasional Kemasjidan, Masjid di Era Milenial

Organization