Topic
Home / Berita / Nasional / Membongkar APBD Versi AHOK dari Hasil Evaluasi Kemendagri

Membongkar APBD Versi AHOK dari Hasil Evaluasi Kemendagri

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Mendagri Tjahyo Kumolo. (lensaindonesia.com)
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Mendagri Tjahyo Kumolo. (lensaindonesia.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Polemik APBD DKI 2015 semakin meruncing dan tidak juga menemukan titik temu antara DPRD DKI dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mediasi yang digelar oleh Kemendagri juga menemukan jalan buntu bahkan menambah kompleks perseteruan antara kedua instansi ini. DPRD langsung mengeluarkan hak angketnya sementara Ahok membalas dengan isu anggaran siluman dalam APBD.

DPRD menilai Gubernur telah melanggar peraturan kerena APBD yang dikirim ke Mendagri adalah APBD bukan hasil pembahasan bersama Dewan. Demikian disampaikan wakil ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Triwisaksana lewat akun twitternya @triwisaksana

“DPRD menilai Gubernur langgar aturan krn kirim #APBD ke Mendagri yg bukan hasil pembahasan bersama” sebut Triwisaksana. “Sekda juga sdh ngaku, yang dikirim itu diprint dari E-Budgeting, bukan hasil pembahasan #APBD” lanjut Bang Sani, panggilan akrab politisi PKS ini.

Gubernur Ahok sendiri berdalih bahwa APBD hasil pembahasan bersama tidak dikirim ke Kemendagri karena ada anggaran siluman didalamnya. Persoalan anggaran siluman inilah yang ramai diberitakan media.

APBD yang dikirim Ahok ke Kemendagri sudah dievaluasi dan dikirim balik ke Ahok karena banyak sekali poin-poin yang perlu direvisi. Kemendagri juga mengirimkan evaluasi APBD tersebut ke DPRD DKI.

Tidak banyak yang mengetahui poin-poin apa saja yang menjadi fokus evaluasi Kemendagri. Kembali lewat kultwitnya, Triwisaksana memaparkan evaluasi dari Kemendagri terhadap APBD versi Ahok.

“Ternyata #APBD Gubernur banyak kesalahan, kejanggalan dan ketidakwajaran… menurut Mendagri,  Kesalahan substansial, teknis, landasan hukum dan masalah keberpihakan pada rakyat #APBD” papar mantan Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

 #APBD usulan Gubernur menunjukkan 5 hal yang memprihatinkan… Ironis

1/ #APBD versi Gubernur nunjukin lemahnya kemampuan teknis eksekutif dalam nyusun anggaran

2/ #APBD versi Gubernur nunjukin APBD yang tidak optimistik

3/ Juga nunjukin lemahnya pemahaman landasan hukum dalam nyusun #APBD

4/ #APBD versi Gubernur tidak berpihak ke rakyat dan tidak pro mengatasi masalah Jakarta

5/ Dalam #APBD versi Gubernur ternyata juga banyak anggaran tidak sesuai kepatutan dan kewajaran

 

Tidak sampai disitu, Bang Sani juga menyoroti kemampuan Ahok dalam hal teknis dalam menyusun anggaran.

“Soal kemampuan teknis, #APBD Gub Ahok banyak kesalahan penempatan dan nomenklatur anggaran. Ada anggaran buat SKPD untuk kegiatan yang diluar tupoksinya.. koq bisa? #APBD. Ada juga pendapatan retribusi yang ditempatkan di pendapatan pajak… koq gitu? #APBD. Malah masih banyak anggaran yang duplikasi antara SKPD pendidikan dengan olahraga #APBD, Padahal di #APBD tahun 2013 udah jadi temuan BPK soal duplikasi ini… parah.

Ada juga duplikasi dalam anggaran perjalanan rapat dalam kota Rp. 65,9 M #APBD, Padahal udah ada Anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 125 M.. #APBD. Koq banyak kesalahan teknis soal penempatan dan nomenklatur… kan udah pake E-Budgeting? #APBD. Apakah sistem alokasi dan nomenklatur yang dibuat di E-Budgetingnya ngga bener? #APBD. Meski bagus buat pengawasan, kalo ngaco begini, harus dievaluasi sistem di E-Budgeting-nya #APBD.

#APBD usulan Gub Ahok juga ngga optimistik… target pendapatan lebih rendah dari APBD-P 2014. Total #APBD hanya naik sedikit dibanding APBD-P 2014, padahal kebutuhan pembangunan banyak.”

Selain menyoroti masalah teknis, Legislator Asal Jakarta Selatan ini juga menyoroti masalah legalitas APBD.

“Dari sisi legal, banyak mata anggaran #APBD yang ditolak Mendagri karena ngga jelas landasan hukumnya” papar Sani.

Diantara masalah legalitas yang menjadi sorotan adalah:

  1. Masih ada alokasi penerimaan dari retribusi penjualan minuman beralkohol, padahal peraturan yang jadi dasar hukumnya udah dicabut.
  2. Besaran anggaran di RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD juga ngga konsisten, padahal usulan yang sama Atau kegiatan yang tidak ada korelasi antara program dengan outputnya.
  3. Ada anggaran yang judulnya lanjutan kegiatan, padahal bukan program multiyears, ada juga anggaran Premi utk kegiatan SKPD Rp. 800 M, padahal hanya boleh utk rakyat miskin.
  4. Ada anggaran kegiatan yang bukan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemda DKI Jakarta Rp. 125.4 milyar.

Sani juga mengkritik APBD versi Ahok ini yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan pembangunan.

“Paling memprihatinkan adalah #APBD versi Gubernur ini ngga berpihak ke rakyat dan pembangunan. Alokasi untuk gaji dan tunjangan 16,5 T ( 24,5% dari total APBD ), padahal pendidikan cuma 14,5 T 37. Bidang Kesehatan cuma 6,6T dan bidang PU cuma 10,7T.  Anggaran Tunjangan Kinerja sampe 10,85 T atau 16,1% total belanja. Tidak sesuai aturan di PP dan Permendagri”.

“Anggaran Tunjangan Kinerja ini dua kali lipat dari alokasi utk program Penanggulangan Banjir… koq bisa? Katanya program prioritas dan unggulan harus besar dan gak boleh dipotong ? Apa ini yang disebut anggaran pro pembangunan dan utk atas masalah Jakarta? Sekali lagi, ini APBD usulan Gubernur lho… Jadi yang mana yang siluman.”

Ada lagi anggaran honorer sampai Rp. 2,9T …berlebihan.Atau anggaran untuk Tenaga Ahli/Narasumber totalnya 850 M.. utk apa? silumann?. Makanya Mendagri juga bilang ini pemborosan, ngga rasional, ngga sesuai azas kepatutan. Belum lagi Anggaran belanja Tak Terduga yang mencapai 1,2 T. Padahal tahun lalu cuma 87,1 M ..siluman?

Dengan sedikit kesal, Bang Sani kembali membeberkan kejanggalan APBD Versi Ahok ini.“Kita buka sekalian aja #APBD usulan Gubernur ini,.. biar warga sekalian melek”

Ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah total Rp. 160,7 M.. harus dikurangi!! Belum lagi anggaran sewa sarana mobilitas Rp. 776,6 M..fantastis, hrs dialihkan utk pelayanan dasar. Padahal ada juga belanja modal angkutan, ATK, komputer, mebel, alat studio, komunikasi total Rp. 1,03 T. Itu juga dilarang mendagri, kecuali berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik. Juga belanja jasa konsultansi Rp. 506,8 M…walah.. diminta dialihkan utk keperluan rakyat banyak.

Kalau APBD hasil pembahasan DPRD dibilang ngga wajar, apakah yang ini wajar dan ngga ajaib? Mari kita pahami duduk persoalannya biar jelas dan terang dari hasil evaluasi Mendagr. APBD usulan Gubernur seperti ini, wajar saja banyak dikoreksi Mendagri, Lalu, apakah tidak wajar kalau DPRD juga mempertanyakan usulan #APBD usulan Gubernur itu?” Tutup Bang Sani. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Fahira: 100 Hari Kerja Anies-Sandi Mengecewakan Kaum Pesimis

Organization