Home / Berita / Nasional / JK Ingin Ubah Status PLN, Serikat Pekerja: Sama Saja Buka Ruang Besar Perusahaan Asing Kelola Listrik di Indonesia

JK Ingin Ubah Status PLN, Serikat Pekerja: Sama Saja Buka Ruang Besar Perusahaan Asing Kelola Listrik di Indonesia

PT PLN (Ilustrasi) (Jitunews)
PT PLN (Ilustrasi) (jitunews)

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN, Riza Fauzi mengatakan, alasan serikat pekerja menolak perubahan status PT PLN menjadi perusahaan service company yang dinyatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yakni dari badan usaha penyedia ketenagalistrikan dari sisi hulu ke hilir, menjadi perusahaan jasa penyedia jaringan, distribusi, transmisi, dan perusahaan jasa perawatan infrastruktur listrik, karena sama saja dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi perusahaan listrik swasta nasional, atau asing dalam pengelolaan listrik di Indonesia.

“Pak JK kemarin bilang di media, kalau PLN akan diubah statusnya menjadi penyedia jaringan dan distribusi saja, dan untuk pembangkit maupun retail akan diserahkan kepada swasta. Ini tentu kita tolak. Kita tidak ingin kapitalisasi terjadi seperti di Kamerun,” ungkap Riza di Kantor DPP PLN, Jakarta, seperti yang dilansir viva.co.id, Jumat (13/3/2015).

Di Kamerun, lanjut Riza, saat peak load (jam 5 sore), harga listrik melonjak sampai 15 kali lipat, sehingga terjadi revolusi sosial di sana. “Sekarang, katanya, apa dayanya jika PLN hanya memegang transmisi dan penyedia, yang kita khawatirkan itu,” jelasnya.

Dengan demikian, secara tegas Serikat Pekerja PT PLN menolak adanya regionalisasi PLN yang akan segera diajukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini, menurutnya, akan mempermudah masuknya perusahaan asing untuk menguasai kelistrikan yang ada di Indonesia. “Regionalisasi PLN sebenarnya sudah dicanangkan semenjak tahun 1998 dalam kerangka The Power Sector Restructuring Program (ADB dan IMF), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Pertambangan dan Energi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pembina Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko mengatakan bahwa jika perubahan status ini terjadi akan terjadi kapitalisasi yang merugikan rakyat.

“Maka, apabila yang diomongkan JK jalan, maka pasti kapitalisasinya akan jalan. Saya tidak ingin seperti Kamerun, di mana terjadi kapitalisasi asing. Yang penting, untuk kita perjuangkan adalah listrik murah. Jika monopoli alamiah (ketenagalistrikan) ini dipindah ke swasta, tidak akan bisa,” terang Daryoko. (viva/abr/dakwatuna)

Redaktur:

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Warga Butuh Hubungi Keluarga, PKPU Human Initiative Sediakan Charge Portable Saat Sumber Listrik Padam Total

Organization