Topic
Home / Berita / Nasional / MUI: Desakan Internasional Jangan Membuat Pemerintah Gentar

MUI: Desakan Internasional Jangan Membuat Pemerintah Gentar

Anwar Abbas, Ketua Komite Pusat Gerakan Nasional Antinarkoba (Ganas /Annar) MUI, (ROL)
Anwar Abbas, Ketua Komite Pusat Gerakan Nasional Antinarkoba (Ganas /Annar) MUI, (ROL)

dakwatuna.com – Jakarta. ┬áKeputusan Pemerintah Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap terpidana bandar narkoba mendapat desakan Internasional yang menganggap hukuman mati sebagai vonis yang tidak manusiawi.

Setelah Brasil dan Belanda, kini pemerintah Australia juga mendesak Indonesia mencabut hukuman mati bagi dua warga negara Australia yang menjadi terpidana bandar narkoba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, pemerintah Australia wajib memahami bahwa Indonesia melakukan hukuman mati tersebut dengan tujuan melindungi nyawa rakyatnya.

“Australia harus tahu, pemerintah indonesia juga wajib melindungi jiwa rakyatnya,” ujar Ketua Komite Pusat Gerakan Nasional Antinarkoba (Ganas /Annar) MUI, Buya Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang dikutip dari ROL, Ahad (15/2/15).

Menurutnya, Presiden Jokowi melihat bahwa 40 sampai 50 orang mati setiap hari karena Narkoba, salah satunya karena ulah dua terpidana Australia tersebut.

Anwar menegaskan, MUI meminta pemerintah Indonesia tidak gentar dan mundur setapak pun untuk menghukum mati terpidana bandar narkoba. Sebab, bila sampai tidak jadi dihukum mati, ujar Anwar, maka kelompok pengedar narkoba akan diuntungkan.

“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia jangan takut dan memberi celah sebesar lubang jarum pun kepada para mafia dan pedagang narkoba,” ujarnya tegas. (ROL/sbb/dakwatina)

 

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Buah Impor

Cina Masih Jadi Sumber Impor Nonmigas Pemerintah

Figure
Organization