dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Korea Utara. Korea Utara menuding Ketua Tim PBB tentang Korea Utara, Marzuki Darusman, sebagai “oportunis” dan mengecam keras laporan tim PBB yang dipimpin Marzuki Darusman, sebagaimana diberitakan BBC (3/2/2015).
Marzuki, yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, mengatakan bahwa laporan mereka -yang menjadi dasar resolusi PBB bulan Desember lalu- tidak menganjurkan opsi militer untuk mengganti rezim sebagaimana disebutkan Korea Utara.
“Yang penting, menurut saya, tugas pertama adalah untuk membantu pembebasan 80.000 hingga 100.000 (tahanan) dan pembubaran kamp-kamp (tahanan) ini,” kata Marzuki.
“Namun itu hanya bisa terjadi jika sistem kepemimpinan kultus itu benar-benar dibongkar. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah jika keluarga Kim Jong-un secara efektif diasingkan, secara efektif dikeluarkan dari posisinya, dan diganti dengan kepemimpinan baru,” kata Marzuki
Kata-kata eksplisit seperti itu memang jarang terdengar dari seorang pejabat tinggi PBB, meskipun umum di antara para pejabat Amerika Serikat.
Ia mengatakan usulan yang disampaikan kepada PBB sebelumnya mengenai upaya membujuk atau memaksa Korea Utara untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya hanya sebatas langkah “retoris”.
Resolusi PBB yang disahkan Majelis Umum pada bulan Desember, lebih berbobot karena menganggap Kim bertanggung jawab berdasarkan laporan sepanjang 372 halaman yang disampaikan tahun lalu oleh Komisi Penyelidikan yang didukung oleh PBB yang memaparkan secara rinci penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi, dan kamp-kamp penjara politik.
Korea Utara, menurut Marzuki, berada dalam posisi paling rentan, setiap kali kesalahan dan tanggung jawab pemimpin mereka mendapat sorotan publik internasional.
Korea Utara menanggapi dengan keras resolusi tersebut, antara lain dengan ancaman tes nuklir yang lebih banyak lagi, aksi massa, kampanye hitam terhadap pembelot yang bekerja sama untuk laporan PBB itu, dan tuduhan bahwa Washington mengatur semua ini sebagai upaya mempercepat perubahan rezim.
Media pemerintah pekan lalu mencerca temuan PBB tersebut dan menyatakan orang-orang yang memalsukan laporan itu semua merupakan penipu politik yang disuap dan manusia sampah tercela.
Sebelum resolusi dihasilkan, diplomat Korea Utara di PBB telah melobi untuk tidak membawa-bawa kesalahan Kim dalam resolusi itu, namun mereka gagal.
Proposal tersebut masuk dalam agenda Dewan Keamanan, yang tahun ini diharapkan untuk membuat keputusan apakah akan membawa kasus ini ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag. (bbc/rem/dakwatuna)
Redaktur: Rio Erismen
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Rio Erismen
