Home / Berita / Opini / Pendidikan Indonesia Gawat Darurat!

Pendidikan Indonesia Gawat Darurat!

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (inet)
Ilustrasi. (inet)

dakwatuna.com – Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuanketerampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan Agama? Agama telah menjadi isu yang sensitif di tengah umat saat ini bahkan di negeri yang mayoritas muslim Indonesia. Setelah kabinet Jokowi naik mulai dari penghapusan kolom agama di KTP, khutbah jumat dionteli, busana muslim dilarang di Sekolah hingga pelarangan guru agama asing pun menjadi hal yang mendadak penting dibahas oleh pemerintahan saat ini.

TKA (Tenaga Kerja Asing) yang berprofesi guru agama dan dosen teologi dari semua agama dilarang oleh pemerintah untuk dipekerjakan di lembaga agama maupun pendidikan di Indonesia (metrotvnews.com). Larangan itu sampai dimasukkan dalam revisi Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang jabatan yang tertutup bagi Tenaga Kerja Asing (Kiblatnet.com). Alasan pelarangan tersebut adalah pemerintah tidak ingin lembaga-lembaga agama maupun pendidikan di indonesia dijadikan lahan persemaian ide atau kaderisasi yang radikal (Republika.co.id).

Pemerintah dengan pernyataannya mengenai radikal seharusnya memahami dulu makna radikal sehingga tidak menyudutkan pemeluk agama sebagai pembawa radikalisme di indonesia. Larangan guru agama asing di Indonesia menandakan pemerintah mulai meminggirakan agama dan paranoid terhadap agama, terutama islam. Walaupun pemerintah menunjukan pelarangan ke semua agama, tapi seolah-olah Islam lah pembawa masalah besar bagi Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Indonesia bukan sekali atau dua kali ini menggunakan guru-guru agama atau tenaga asing dari luar negeri sebagai pendidik. Hal itu dikarenakan beberapa hal : pertama, Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga pengajar bidang agama sekitar 6000 guru (kiblatnet.com). Kedua, perguruan tinggi agama islam seperti UIN atau IAIN telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Al-Azhar, Kairo-Mesir dan telah berlangsung selama ini karena kebutuhan Indonesia akan tenaga pendidik untuk bahasa arab. Dan sejauh ini tidak pernah ada masalah dengan tenaga pendidik untuk bidang agama dari luar negeri.

Selain itu, Ketua ikatan Ulama dan Da’i se-Asia tenggara Zaitun juga berpengalaman menjadi pengajar agama di Jepang dan banyak berinteraksi dengan guru-guru agama asal Timur tengah. Dari interaksi tersebut dikatakan Zaitun, tidak ada mereka mengajarkan radikalisme dan pemikiran-pemikiran seperti yang di khawatirkan pemerintahan Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, keputusan pemerintah mengenai pelarangan guru agama asing menimbulkan standar ganda. Pemerintah di Indonesia memiliki motif kepentingan yaitu boleh-boleh saja kalau pemerintah mendatangkan orang-orang dari luar (asing) untuk kepentingan mereka. Sementara untuk pendidikan pemerintah melarangnya dengan dalih radikalisme. Pelarangan tersebut telah menunjukan betapa tidak becusnya pemerintah dalam mengurus pendidikan dalam negeri sendiri dan malah mengerdilkan Islam.

Pelarangan guru agama asing tidak bisa menyelesaikan masalah pada akar persoalannya. Melainkan pemerintah seharusnya fokus pada akar masalanya yaitu asas sekuler-materialistik dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, visi pendidikan dengan asas sekuler yaitu jelas di depan mata kita memisahkan aturan-aturan agama dan aturan kehidupan sehari-hari buatan manusia. Sekalipun ia mengakui adanya Allah Swt tapi ia sama sekali tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, hukum-hukum Islam hanya sebagai bacaan indah saja dalam hidupnya bukan untuk diterapkan. Sehingga pribadi yang tumbuh adalah sosok yang mengejar materi duniawi dan individualistik. Kedua, Kelemahan pada unsur pelaksana pendidikan, yaitu : (1) Kelemahan pada lembaga pendidikan formal dari segi kurikulum dan peran pasif dari guru maupun lingkungan tempat belajar, (2) kondisi keluarga yang tidak mendukung, dan (3) masyarakat yang tidak teratur.

Dalam daulah Islam pemerintah sangat jeli memperhatikan sekolah atau lembaga pendidikan. Tidak ada pelarangan sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat. Namun sekolah ini harus terikat oleh negara, yaitu memiliki satu kurikulum yang sesuai dengan yang ditetapkan khalifah (Imam) dari negara tersebut. Kurikulum tersebut adalah asas atau pedoman yang menjadi rel pendidikan di dalam negeri agar tidak menyalahi aqidah dan hukum syara’. Kurikulum ini adalah cara yang diambil pemerintah dalam daulah Islam untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan atau kondisi yang berpotensi melemahkan kekuatan umat dan negara.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah pendidikan yang mendasar harus dilakukan secara mendasar dan itu hanya dapat diwujudkan melalui perbaikan yang menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma Islam, yang hanya bisa dicapai dalam pemerintahan Islam. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

 

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah swt. menjadi aktivis dakwah dan pemerhati kondisi umat. Berkeinginan menyebarkan (dakwah) Islam di seluruh pelosok negeri ini, InsyaAllah Aamiin (^_^)

Lihat Juga

Tegas! Di Hadapan Anggota DK PBB, Menlu RI Desak Blokade Gaza Segera Dihentikan

Figure
Organization