Home / Berita / Nasional / Soal Freeport, Fraksi PKB Kecewa Pemerintahan Jokowi Langgar Undang-Undang Minerba

Soal Freeport, Fraksi PKB Kecewa Pemerintahan Jokowi Langgar Undang-Undang Minerba

 

PT. Freeport (inet)
PT. Freeport (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam mengungkapkan, dengan memperpanjang nota kesepahaman dengan PT Preefort Indonesia, maka Menteri ESDM, Sudirman Said telah melanggar Undang-Undang Minerba. Menurutnya, keputusan Menteri ESDM yang memperpanjang MoU dengan PT Freeport dinilai melanggar UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dia mengatakan, tenggat waktu enam bulan yang diberikan pemerintah dirasa cukup untuk melihat kemauan PT Freeport untuk mentaati UU Minerba.

“Harusnya kan tahun ini dilaksanakan, kita jangan sampai malah menyalahi undang undang yang sudah kita buat,” ujar Syaikhul, seperti yang dikutip dari ROL, Senin (26/1).

Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. Ia mengaku sebelumnya sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk tidak memberikan kelunakan bagi PT Freeport.

Apalagi, menurut Syaikhul sebenarnya Indonesia sendiri tidak perlu lagi bergantung kepada perusahaan Amerika Serikat untuk mengolah sumber daya alam. Syaikhul percaya dengan sumber daya manusia yang dipunya Indonesia, Indonesia bisa mendapat keuntungan lebih dari memanfaatkan sumber daya yang ada di Papua tersebut.

Syaikhul mendesak pemerintah mendengarkan anggota Legislatif dalam menerapkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut erat kaitannya dengan masyarakat.

“Jika freeport tidak bisa ikut peraturan kita, ya kita harus tegas,” tutup Syaikhul. (ROL/abr/dakwatuna)

 

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

FOTO ILUSTRASI - Puluhan WNA asal China diamankan di Markas Polda Kalbar, beberapa waktu lalu, terkait penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin.

Keluarkan Perpres Permudah TKA, Pemerintah Pinggirkan Pekerja Lokal

Organization