Topic
Home / Berita / Nasional / Inilah Alasan Pemerintahan Jokowi-JK Perpanjang Kontrak Freeport

Inilah Alasan Pemerintahan Jokowi-JK Perpanjang Kontrak Freeport

Kawasan tambang Freeport. (ilustrasi) (freewestpapua.org)
Kawasan tambang Freeport. (ilustrasi) (freewestpapua.org)

dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah memahami keinginan PT Freeport Indonesia soal permintaannya untuk diperpanjang konrak di wilayah tambang Grasberg, Papua, pascahabis pada 2021. Menurutnya, Freeport memandang perlu kepastian perpanjangan kontrak atas rencana pengeluaran investasi senilai 17,3 miliar dolar AS. Hal ini disampaikan Sudirman saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (26/1),

“Kami pahami Freeport yang membutuhkan kepastian karena berencana alirkan dana sebesar 17,3 miliar dolar AS. Dana sebesar itu tidak dialirkan kalau tidak ada kepastian berapa lama mereka masih di sini lagi,” katanya seperti yang dikutip dari Republika Online, Selasa (27/1).

Namun, Pemerintah, kata Sudirman, dalam masa renegosiasi (Januari-Juli) meminta Freeport menambah jumlah keuntungan yang didapat Indonesia dari Freeport, khususnya di Papua.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah ingin membuka ‘frame’ lebih luas supaya dalam renegosiasi itu pemerintah dapatkan ‘benefit’ yang maksimal, terutama mendukung pembangunan di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, sampai kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan nilai benefit yang dimintakan ke Freeport. Selain benefit, tambah Sudirman, pihaknya juga meminta Freeport meningkatkan aspek keselamatan kerja.

Selain kenaikan benefit, pemerintah juga menekan Freeport agar memperhatikan keselamatan karyawannya. Dia mengungkapkan, pihaknya mencatat hampir 50 karyawan meninggal dunia saat bekerja. “Kami minta Freeport perhatikan ini,” katanya.

Freeport juga diminta meningkatkan kandungan lokal. “Kami minta tahun ini diaudit berapa ‘local content’-nya. Lalu, ‘local content’ harus naik dengan angka yang terukur setiap tahunnya,” kata Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman mengemukakan, pemerintah sudah memperpanjang nota kesepahaman (MOU) renegosiasi amendemen kontrak karya selama enam bulan sejak 25 Januari–24 Juli 2015.

Ada enam poin renegosiasi, yakni luas lahan, kewajiban pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), peningkatan “local content”, besaran divestasi, peningkatan penerimaan negara, dan kelanjutan operasi. (Rol/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Buah Impor

Cina Masih Jadi Sumber Impor Nonmigas Pemerintah

Figure
Organization