Topic
Home / Berita / Nasional / Gantikan Hamdan Zoelfa Sebagai Hakim MK, Palguna Bantah Sebagai Hakim Titipan PDIP

Gantikan Hamdan Zoelfa Sebagai Hakim MK, Palguna Bantah Sebagai Hakim Titipan PDIP

Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih, I Dewa Gede Palguna. (metrotvnews.com)
Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih, I Dewa Gede Palguna. (metrotvnews.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan I Dewa Gede Palguna sebagai hakim konstitusi menggantikan Hamdan Zoelfa menuai kritikan. Palguna dianggap sebagai titipan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Menyikapi adanya dugaan tersebut, Palguna langsung membantah bahwa dirinya adalah titipan PDIP. Palguna menegaskan, ia sama sekali bukan kader partai berlambang kepala banteng tersebut.

“Saya tidak pernah punya kartu anggota PDIP. Kalau saya punya itu, saya sudah keluar dari PNS. Saya hanya pernah masuk Fraksi PDIP di MPR,” ujarnya di Istana Negara, seperti yang dikutip Republika Online, Rabu (7/1).

Dia mengaku, dirinya memang pernah menjabat sebagai anggota MPR pada tahun 1999 dan dia masuk sebagai salah satu anggota Fraksi PDIP. Dia menceritakan bagaimana dirinya masuk sebagai anggota Fraksi PDIP. Mulanya, ia adalah anggota MPR utusan Provinsi Bali. Namun, saat terjadi gejolak di parlemen, fraksi utusan daerah dibubarkan. Tata tertib MPR yang berlaku saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tak berfraksi.

Palguna mengaku, saat itu, ia hanya memiliki dua pilihan. Kembali ke daerah atau bergabung dengan salah satu fraksi di MPR. Kemudian, DPRD Provinsi Bali, sebagai pihak yang mengutus Palguna, menggelar sidang pleno dan memutuskan utusan daerah mereka bergabung dengan Fraksi PDIP. Alasannya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut adalah partai mayoritas di Bali dengan 80 persen suara.

“Kalau secara ideologis, kami di Bali itu hampir semua pahamnya adalah paham kebangsaan. Dan mungkin kedekatan ideologisnya dengan PDIP,” tutur dia.

Proses terpilihnya ia sebagai hakim MK, diakuinya, sudah mengikuti prosedur seleksi yang transparan. Apalagi, tambah Palguna, proses seleksi juga melibatkan masyarakat luas yang dapat memberikan masukan terkait independensi dan integritas semua kandidat.

“Jadi, apa lagi yang harus saya buktikan,” pungkasnya. (ROL/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

MK, Sosial Media dan Etalase Demokrasi

Figure
Organization