Home / Berita / Nasional / Jual Gedung, Menteri Rini Tidak Tahu Cara Hemat APBN

Jual Gedung, Menteri Rini Tidak Tahu Cara Hemat APBN

Menteri BUMN, Rini Soemarno. (detik)
Menteri BUMN, Rini Soemarno. (detik)

dakwatuna.com – Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang akan menjual gedung BUMN mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Fahri menilai, Rini salah besar menentukan kebijakannya dan tidak mengerti soal penghematan anggaran negara.

Fahri mengungkapkan, setiap tahunnya pemerintah lewat APBN sudah mengalokasikan anggarannya untuk membangun satu gedung. Sehingga, daripada menjual gedung BUMN, pemerintah lebih baik mencoret salah satu anggaran pembangunan gedung, dan memindahkan gedung yang lain ke Kementerian BUMN.

“Jadi dia (Rini Soemarno-red) enggak tahu bahwa cara dia menghemat satu gedung dalam APBN. Setiap hari masih ada pembangunan gedung,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari okezone, Kamis (18/12).

Menurut Fahri, setiap langkah yang diambil oleh para pembantu Presiden tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni merevolusi mental. Para menteri Jokowi, ujar Fahri, juga tidak pernah membuat DPR terpukau, karena setiap kebijakan menteri Jokowi selalu menuai kontra.

Di antaranya penghapusan Kurikulum 2013, pelarangan rapat di hotel mewah, dan yang baru-baru ini menjual gedung BUMN, serta pelarangan menggunakan jilbab. “Ini mbok yo menteri-menteri ini coba ngomong yang buat kita (DPR) kagum,” tuntasnya.

Sebelumnya, Menteri Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung Kementerian BUMN yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat.

Langkah itu dilakukan karena gedung 22 lantai tersebut dianggap terlalu besar bagi karyawan BUMN yang hanya berjumlah sekira 250 orang. Ia menilai operational cost yang dikeluarkan sangat besar. (okezone/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Menjual BUMN Lewat Kebijakan Holding Sektor Pertambangan

Organization